HOLOPIS.COM, JAKARTA – Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Fithriadi Muslim, menilai perkembangan teknologi membutuhkan pendekatan baru dalam mengawasi potensi pendanaan terorisme.
Menurut Fithriadi, pengawasan perlu dilakukan secara adaptif dengan memanfaatkan kemampuan teknologi untuk mengenali risiko sejak tahap awal.
Hal itu disampaikan Fithriadi saat membedah Buku II Fondasi Pendanaan Terorisme dalam kegiatan Bedah Buku Trilogi Pendanaan Terorisme yang digelar Program Studi Kajian Terorisme SPPB Universitas Indonesia di Jakarta, 7 Oktober 2026.
Fithriadi menyoroti kerentanan organisasi nirlaba (non-profit organisations/NPO) serta perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk menghimpun dan memindahkan dana.
Ia menyebut salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah regulatory sandbox, yakni lingkungan terbatas yang memungkinkan regulator bersama pelaku industri menguji produk, jalur pembayaran, atau fitur platform sebelum digunakan secara luas.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membantu mengidentifikasi risiko sejak tahap awal tanpa menghambat inovasi. Selain itu, Fithriadi menekankan pentingnya identifikasi digital footprints melalui kemampuan digital forensics.
Penelusuran tersebut dapat mencakup metadata laman, pola unggahan, perangkat, alamat IP atau VPN, wallet address, hingga alur transaksi.
“Perkembangan teknologi membuat modus pendanaan semakin dinamis. Karena itu, pengawasan tidak bisa hanya reaktif setelah transaksi terjadi. Kita perlu membangun kemampuan untuk mengenali risiko sejak awal, membaca jejak digital, serta memastikan regulasi berkembang sejalan dengan kecepatan teknologi,” ujar Fithriadi.
Ia juga mendorong pendekatan smart regulation yang memadukan instrumen hukum, joint regulation, standar teknis, pengawasan, dan regulatory technology.
Selain itu, Fithriadi menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber dan transformasi digital untuk mendeteksi aktivitas crowdfunding yang berpotensi disalahgunakan.
Menurutnya, deteksi dini dapat memanfaatkan analitik perilaku, anomaly detection, pemrosesan bahasa untuk membaca narasi, serta analisis graf guna mengidentifikasi jaringan donor maupun penerima manfaat.
Karena karakter teknologi yang lintas batas, Fithriadi menilai kerja sama pemerintah dan sektor swasta juga semakin diperlukan.
Hadir dalam bedah buku tersebut, di antaranya adalah ; salah satu penulis buku I Made Wisnu Wardhana; Kepala BNPT Komjen Pol (purn) Eddy Hartono, dosen SPPB UI Stanislaus Riyanta; serta Ketua Program Studi Kajian Terorisme SPPB UI Zora Arfina Sukabdi.
