HOLOPIS.COM, SELUMA – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Seluma, Hendri Satrio, menilai polemik ketidaksesuaian data desil harus segera dibenahi karena berkaitan langsung dengan penyaluran berbagai program bantuan pemerintah kepada masyarakat.
Menurut Hendri, persoalan desil tidak sekadar menyangkut angka statistik, tetapi dapat berdampak pada penerima bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, bantuan pendidikan dan program lainnya.
“Lalu, siapa yang salah? Kita harus berani mengatakan, Pemerintah yang salah. Pemerintah yang mana? Pemerintah di semua tingkatan. Sehingga untuk mengurai persoalan ini maka kita semua wajib berbenah,” kata Hendri, Selasa (15/9/2026).
Ia menegaskan masih ada kesempatan untuk memperbaiki persoalan tersebut meskipun proses pembenahan dinilai sudah terlambat.
Hendri menjelaskan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada dasarnya berperan mengolah data yang diterima. Karena itu, akurasi data awal menjadi hal penting yang harus dipastikan bersama.
“Pertama, kita harus pahami bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) hanyalah mengolah data. Sehingga sumber data yang diberikan haruslah benar,” ujarnya.
Desa Diminta Aktif Kawal Pendataan
Menurut Hendri, pemerintah desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam memastikan data masyarakat sesuai kondisi riil. Pendataan harus melibatkan kepala desa atau lurah beserta perangkat, operator desa, pendamping desa, pendamping sosial hingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Mana kala ada masyarakat yang belum terdata segera ditindaklanjuti, karena merekalah yang paling tahu kondisi riil masyarakat,” katanya.
Di tingkat pemerintah daerah, Hendri meminta organisasi perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Sosial, ikut aktif melakukan pembenahan. DPRD juga dinilai perlu membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian data.
Ia mengusulkan agar pemerintah maupun DPRD menyiapkan posko pengaduan, termasuk melalui kanal daring atau media center, sehingga masyarakat lebih mudah menyampaikan persoalan desil mereka.
Masyarakat Bisa Ajukan Sanggahan
Hendri mengimbau masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai segera melapor kepada pemerintah desa atau kelurahan.
Menurutnya, masyarakat nantinya dapat dibimbing oleh petugas atau operator untuk mengajukan sanggahan dengan melengkapi sejumlah dokumen pendukung.
“Bagi yang merasa desilnya tidak sesuai, segera melapor ke pemerintah desa/kelurahan. Nanti ada petugas/operator yang akan membimbing untuk melakukan penyanggahan,” jelasnya.
Ia menyebut proses sanggahan antara lain dapat disertai foto rumah, foto KTP, kartu keluarga dan surat pernyataan yang ditandatangani kepala desa atau lurah. Hendri juga menyampaikan bahwa data akan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
