HOLOPIS.COM, JAKARTA — Kawasan perbatasan Indonesia mulai mendapat perhatian lebih luas. Pengelolaannya kini tak hanya diarahkan untuk menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendorong pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang tinggal di wilayah paling luar Indonesia.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) menjadi salah satu lembaga yang menjalankan tugas tersebut. Hingga kini, BNPP RI tercatat mengelola 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu yang tersebar dari wilayah barat hingga timur Indonesia.
Ke-15 PLBN itu berada di Serasan, Jagoi Babang, Aruk, Entikong, Badau, Sebatik, Labang, Long Nawang, Motaain, Motamasin, Wini, Napan, Skouw, Sota, dan Yetetkun.
Juru Bicara BNPP RI Nadia Mulya mengatakan, fungsi PLBN tidak berhenti sebagai pintu keluar-masuk orang dan barang antarnegara.
“PLBN bukan sekadar tempat keluar masuk orang dan barang antarnegara. Lebih dari itu, PLBN hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, memperkuat konektivitas antarwilayah, menjaga keamanan kawasan, serta membuka ruang seluas-luasnya bagi tumbuhnya aktivitas sosial dan ekonomi warga di perbatasan,” ujar Nadia dalam keterangannya di Jakarta yang dikutip Holopis.com, Kamis (19/8/2026).
PLBN Baru Terus Didorong
Menurut Nadia, BNPP RI juga masih mempercepat pembangunan infrastruktur PLBN baru. Kapasitas pelayanan lintas batas untuk pergerakan orang maupun barang di sejumlah kawasan perbatasan juga terus diperluas.
Langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pemerintah juga ingin memastikan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan ikut merasakan manfaat dari berbagai program prioritas nasional.
Dengan begitu, kawasan perbatasan diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai wilayah penjaga batas negara, tetapi juga berkembang menjadi kawasan yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi yang lebih kuat.
Program Prioritas Mulai Masuk Perbatasan
BNPP RI menyebut sejumlah program prioritas Presiden juga mulai diimplementasikan di kawasan perbatasan.
Program tersebut antara lain perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah lokasi PLBN, hingga pengembangan ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih di kawasan pesisir perbatasan.
Nadia mengatakan integrasi program pemerintah dengan pembangunan kawasan perbatasan menjadi bagian dari upaya memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Melalui integrasi antara penguatan kawasan perbatasan dan implementasi program prioritas pemerintah, BNPP RI berkomitmen mewujudkan kawasan perbatasan yang mandiri, sejahtera, serta menjadi garda terdepan bangsa yang berdaya saing,” pungkas Nadia.
