JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari menyatakan dengan sangat tegas, bahwa pegawai BGN tidak boleh ada yang memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Larangan tersebut diberlakukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan di lembaga yang saat ini diberikan tugas besar untuk mengelola program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Hal yang utama itu adalah pegawai BGN sebagai pengambil keputusan tidak boleh punya SPPG. Karena dia mengambil kebijakan, maka keluar angka Rp6 juta flat insentif, revisi ukuran dapur, dan sebagainya, itu bisa dipengaruhi kepentingan,” ujar Agustina usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (15/6/2026).
Agustina menekankan bahwa fokus utama BGN saat ini adalah memastikan program MBG tepat sasaran kepada penerima manfaat, bukan sekadar memperbanyak jumlah dapur. “Kalau dulu pokoknya dapur sebanyak mungkin, sekarang kami refocusing penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Baru konsekuensinya dapur,” jelasnya.
BGN juga berencana membuat indeks baru untuk menilai SPPG yang memenuhi standar operasional dan kualitas. “Yang penting teknisnya memenuhi syarat, memenuhi standar kualitas. Nanti kami bikin indeks baru, yang memenuhi itu ya sudah,” tambahnya.
Selain itu, Agustina menyebut akan ada penyesuaian anggaran sesuai Rincian Output Bendahara Umum Negara (RO BUN) yang ditetapkan Kementerian Keuangan. Dari total Rp268 triliun anggaran MBG tahun 2026, evaluasi efisiensi dilakukan agar penggunaan dana lebih tepat sasaran.
Pernyataan ini muncul di tengah sorotan publik terkait dugaan kepemilikan ratusan dapur MBG oleh sejumlah pejabat BGN. Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, sebelumnya mengungkap adanya pejabat eselon II yang diduga memiliki lebih dari 100 SPPG, serta pejabat eselon I dengan sekitar 20 dapur. Temuan tersebut kini tengah diusut Kejaksaan Agung.
Agustina menegaskan bahwa BGN menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki tata kelola program gizi nasional.
“Kami ini diangkat untuk memperbaiki BGN. Program ini niatnya baik, karena masih banyak rakyat yang tidak memiliki akses terhadap makanan bergizi,” ujarnya.
