HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga stabilitas sektor pariwisata nasional di tengah tekanan geopolitik Timur Tengah dan lonjakan harga energi global.
Dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/4/2026), Widiyanti memaparkan rencana kerja tahun 2026 yang difokuskan pada pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika internasional.
Kementerian Pariwisata saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul penutupan wilayah udara Iran yang mengganggu konektivitas dari enam hub penerbangan utama internasional.
Gangguan yang terjadi sepanjang Maret 2026 tersebut mengakibatkan pembatalan sekitar 770 penerbangan menuju destinasi utama seperti Jakarta, Bali, dan Medan.
Situasi ini diperkirakan memicu kehilangan 60 ribu kunjungan wisatawan mancanegara dengan potensi kerugian devisa mencapai Rp2,04 triliun.
Selain kendala aksesibilitas, lonjakan harga minyak mentah dunia yang naik signifikan dari 67 dolar AS menjadi 102 dolar AS per barel turut menekan industri.
Kenaikan harga energi ini berdampak langsung pada penerapan biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge oleh maskapai internasional, yang berujung pada kenaikan tarif transportasi lintas negara.
Guna mengantisipasi hal tersebut, Kemenpar melakukan manuver strategi dengan mengalihkan fokus pasar ke kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan pasar medium-haul.
Langkah mitigasi lainnya mencakup penguatan kampanye digital internasional, optimalisasi rute penerbangan langsung ke Eropa dan Amerika, serta peningkatan promosi wisata nusantara.
Pemerintah tetap optimis mengejar target 16 hingga 17,6 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2026 melalui diversifikasi pasar dan penguatan event di kawasan perbatasan.
Program prioritas tahun 2026 juga akan diarahkan pada peningkatan keselamatan destinasi dan pengembangan 6.200 desa wisata serta digitalisasi pariwisata melalui program Tourism 5.0.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay serta anggota Komisi VII Fraksi PDIP Putra Nababan mengapresiasi mitigasi ini, sembari mendesak kebijakan bebas visa bagi Tiongkok dan Australia demi kelancaran strategi shifting pasar tersebut.
