KKP mencatat keramba lobster di kawasan tersebut belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perizinan pemanfaatan ruang laut.
Untuk menindaklanjuti temuan itu, KKP telah memetakan titik-titik keramba dan menyosialisasikan ketentuan PKKPRL kepada para pembudidaya.
Penataan dan relokasi akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait, serta kelompok pembudidaya.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana menjelaskan, berdasarkan hasil musyawarah, terdapat 46 petak keramba milik anggota kelompok pembudidaya yang masuk dalam rencana penataan.
KKP juga memberikan pendampingan dalam penyusunan dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut hingga tahap pengajuan.
Selanjutnya, proses verifikasi sampai penerbitan izin akan dikawal bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah serta penyuluh perikanan.
Pendampingan ini diharapkan membantu pembudidaya memenuhi ketentuan yang berlaku sekaligus menjaga keberlangsungan usaha mereka.
Dengan begitu, penataan tidak hanya berfokus pada posisi keramba, tetapi juga memastikan kegiatan budidaya memiliki legalitas yang diperlukan.
Di sisi lain, KKP melihat penataan keramba sebagai peluang untuk mengembangkan Teluk Awang menjadi destinasi wisata bahari berbasis lobster.
Kawasan budidaya yang tertata dinilai berpotensi menghadirkan kegiatan ekonomi tambahan bagi masyarakat setempat.
Kartika menyebut peluang tersebut dapat dikembangkan melalui wisata edukasi budidaya, kunjungan ke kawasan keramba, hingga kuliner lobster.
Dengan konsep ini, kegiatan perikanan diharapkan bisa terhubung dengan sektor pariwisata.
Pengembangan wisata berbasis budidaya juga berpotensi memperluas sumber pendapatan masyarakat, tidak hanya bergantung pada penjualan hasil panen.
