JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia memastikan bahwa proyek ambisius Kampung Haji di Arab Saudi telah memiliki payung kerjasama resmi melalui Dewan Tertinggi Kerjasama Indonesia–Arab Saudi. Namun, pelaksanaan teknisnya masih harus menunggu sejumlah prasyarat penting, termasuk pengesahan Undang-Undang Haji yang sedang dibahas di DPR RI.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (16/7). Ia menegaskan bahwa inisiatif ini bukan proyek spekulatif, melainkan telah berada dalam kerangka diplomatik yang jelas dan konkret.
“Ya teman-teman, ini butuh waktu dan sinergi bersama. Yang jelas, payung kerjasamanya sudah ada. Dewan Tertinggi Kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Saudi sudah terbentuk,” kata Hasan.
Meski demikian, Hasan menjelaskan bahwa pembangunan Kampung Haji masih bergantung pada beberapa regulasi penting, termasuk pembentukan badan pelaksana dan undang-undang baru yang sedang digodok.
“Kita menunggu Undang-Undang Haji yang sedang dibahas di Baleg DPR. Setelah itu akan jelas siapa institusi pelaksananya, dan bagaimana mekanisme teknis pembangunan dilakukan,” tambahnya.
Menurut Hasan, saat ini berbagai skema pembangunan sedang dipertimbangkan. Mulai dari pembangunan dari nol, pembelian gedung yang sudah ada di Arab Saudi, hingga kontrak jangka panjang atas lahan. Seluruh opsi ini masih bersifat alternatif dan akan dipilih berdasarkan efisiensi, regulasi, dan diplomasi.
“Ada banyak skema yang bisa dipilih. Semua opsi sedang dikaji oleh kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Agama dan badan pelaksana haji,” ungkapnya.
Hasan juga menekankan bahwa proyek Kampung Haji bukan hanya soal fasilitas, tetapi menyangkut layanan jangka panjang dan representasi Indonesia di Tanah Suci.
Dengan semakin kuatnya kerjasama bilateral dan dukungan regulasi yang tengah dirancang, proyek ini diharapkan menjadi lompatan besar dalam sejarah pelayanan haji Indonesia.
