Hendardi Soroti Perkara Mantan Jampidsus: Jangan Biarkan Isu Prosedur Tutupi Substansi

JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi meminta publik tidak terjebak dalam perdebatan prosedural yang menurutnya dapat menggeser perhatian dari substansi perkara yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Hendardi menyoroti langkah tim kuasa hukum yang belakangan mengedepankan hak tersangka mengajukan praperadilan serta dugaan kesalahan prosedur dalam proses penyidikan. Menurutnya, praperadilan memang merupakan mekanisme hukum yang sah dan menjadi hak tersangka. Namun, ia menilai mekanisme tersebut tidak semestinya dijadikan satu-satunya fokus ketika publik juga menunggu kejelasan mengenai substansi dugaan tindak pidana. “Tidak bisa dibantah bahwa praperadilan adalah hak setiap tersangka dalam negara hukum. Namun menjadikan isu prosedural sebagai argumentasi utama, sementara substansi dugaan tindak pidana dikesampingkan, merupakan strategi yang tidak menjawab pertanyaan publik yang sesungguhnya,” ujar Hendardi dalam keterangannya, Senin (10/8/2026). Ia justru meminta perhatian diarahkan pada proses pengalihan penyidikan dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung. Hendardi mempertanyakan apakah proses tersebut telah memenuhi prinsip independensi dan bebas dari konflik kepentingan. Menurut dia, persoalan tersebut menjadi penting karena perkara kemudian ditangani institusi yang sebelumnya menjadi tempat mantan Jampidsus menduduki jabatan strategis. “Jika tim kuasa hukum benar-benar konsisten dan berintegritas memperjuangkan due process of law pada aspek prosedural, maka persoalan pertama yang disorot publik dan para ahli hukum justru proses akal-akalan ‘main oper’ penyidikan dari Kepolisian kepada Kejaksaan Agung,” katanya. Hendardi menilai pengalihan penanganan perkara perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi mengenai adanya perlakuan khusus terhadap pihak tertentu. Ia mengatakan, persoalan due process of law tidak cukup hanya dilihat dari tindakan penyidik pada tahap penggeledahan atau penyitaan. Menurutnya, seluruh rangkaian proses sejak awal harus diuji secara objektif. “Penegakan due process tidak boleh dipahami secara parsial. Jika memang hendak membela prinsip hukum, maka seluruh rangkaian proses harus diuji secara objektif sejak awal, termasuk keputusan pengalihan penyidikan, bukan sekadar mempersoalkan tindakan-tindakan teknis seperti penggeledahan atau penyitaan yang merupakan bagian dari kewenangan penyidik,” tutur Hendardi. Ujian bagi Sistem Peradilan Pidana Hendardi menilai perkara tersebut tidak hanya menyangkut proses hukum terhadap seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan. Lebih jauh, ia melihat kasus itu sebagai ujian bagi kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia. Menurutnya, publik membutuhkan penanganan perkara yang independen, transparan, serta tidak dipengaruhi konflik kepentingan. “Perkara ini pada akhirnya bukan sekadar menguji nasib hukum seorang mantan pejabat tinggi Kejaksaan, melainkan juga menguji kredibilitas sistem peradilan pidana Indonesia,” ujarnya. Hendardi meminta seluruh pihak memberikan kesempatan kepada proses hukum untuk mengungkap kebenaran materiil. Ia juga mengingatkan agar argumentasi hukum tidak digunakan secara parsial hanya untuk menguntungkan salah satu pihak. Menurutnya, penegakan hukum yang tidak konsisten berpotensi semakin memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. “Kita semua berharap bahwa supremasi hukum ditegakkan sehingga keadilan bisa diwujudkan dan kepercayaan publik pada penegakan hukum bisa kita jaga,” kata Hendardi. Ia bahkan mengingatkan bahwa ketidakpercayaan yang terus berkembang dapat mendorong masyarakat mencari mekanisme keadilan di luar jalur hukum. Hendardi menyebut kondisi tersebut dapat berkembang menjadi pembangkangan sipil (civil disobedience) hingga tindakan kekerasan berupa mob justice atau street justice. “Kita semua tidak berharap rakyat akan mencari jalannya untuk menegakkan keadilan dengan caranya sendiri, baik melalui jalan lunak seperti pembangkangan sipil (civil disobedience), apalagi dengan jalan kekerasan seperti hukum oleh kerumunan (mob justice) atau pengadilan jalanan (street justice),” tandasnya.

Hendardi Soroti Perkara Mantan Jampidsus: Jangan Biarkan Isu Prosedur Tutupi Substansi

💬 Diskusi Pembaca

YANG BARU

Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenkes Perluas CKG hingga Pengobatan Penyakit

Kenapa Kamu Suka Latah Ikut Beli Barang Viral?

Para Fans Siap-siap! Chris Pratt Pastikan Star-Lord Bakal Kembali ke MCU

Harus Hati-hati, Ternyata Salah Shade Foundation Bisa Bikin Kulit Jadi…

Parfum Mahal Belum Tentu Tahan Lama, Ini Faktor yang Memengaruhi Ketahanan Aroma

Terpopuler

Hendardi Soroti Perkara Mantan Jampidsus: Jangan Biarkan Isu Prosedur Tutupi Substansi

💬 Diskusi Pembaca

Same Issue

BERITA LAINNYA

YANG BARU

Terpopuler