Menurut dia, langkah tersebut berpotensi memicu gejolak politik yang turut berdampak kepada para politikus.
Ia mengingatkan peristiwa penyerbuan rumah sejumlah anggota DPR oleh masyarakat pada tahun sebelumnya sebagai gambaran risiko yang bisa muncul ketika kemarahan publik memuncak.
“Bisa saja bukan Gibran yang jatuh tetapi anggota DPR yang jatuh duluan. Kita ingat tahun lalu bagaimana kediaman beberapa anggota DPR kita diserbu oleh masyarakat,” ucapnya.
Ferdinand pun meragukan partai di luar pemerintahan, termasuk PDIP dan PKS, bakal mengambil langkah konkret melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR.
Menurut dia, desakan agar Gibran mundur belum tentu berujung pada gerakan politik resmi di parlemen.
Meski demikian, pemakzulan wakil presiden tidak bisa dilakukan semata-mata berdasarkan kalkulasi politik. Prosesnya harus mengikuti mekanisme konstitusional yang berlaku.
Di tengah polemik tersebut, Ferdinand meminta masyarakat lebih kritis saat memilih pemimpin.
Ia mengingatkan agar pilihan politik tidak didasarkan semata-mata pada kesukaan pribadi atau hubungan keluarga.
Menurut dia, rekam jejak, integritas, dan kemampuan menjalankan jabatan publik harus menjadi pertimbangan utama.
Ferdinand kembali meyakini Gibran akan bertahan hingga 2029.
Namun, setelah itu, ia memperkirakan dukungan Koalisi Indonesia Maju bisa berubah.
“Jadi, Gibran akan selamat sampai 2029, tetapi setelah itu akan ditinggal oleh Koalisi Indonesia Maju. Saya percaya,” pungkasnya.
Apakah prediksi Ferdinand bakal terbukti? Dinamika politik menuju 2029 dan perubahan peta koalisi setelahnya masih akan menjadi penentu.
