Ekonomi Tumbuh, Kok Kepuasan Pemerintah Turun? Ini Temuan Markdata

Kepuasan terhadap jalannya demokrasi juga disebut turun dari 62 persen menjadi 39,7 persen dalam kurun tujuh bulan.

Meski demikian, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah tidak serta-merta berarti masyarakat menginginkan pergantian pemerintahan di luar mekanisme konstitusional. Survei Median pada April 2026, misalnya, mencatat 67 persen responden menolak wacana pelengseran presiden.

“Publik kecewa, tetapi belum menginginkan perubahan di luar jalur konstitusi. Ini ruang yang masih dimiliki pemerintah, dan ruang itu menyempit,” kata Faisal.

Stabilitas Harga Dinilai Jadi Pekerjaan Rumah

Memasuki tahun ketiga pemerintahan, Markdata menilai pemulihan kepuasan publik perlu ditopang oleh stabilisasi harga pangan dan energi, perbaikan pelaksanaan program prioritas, serta kepastian kebijakan ekonomi.

Menurut kajian tersebut, peluncuran program baru saja tidak cukup jika masyarakat belum merasakan manfaat kebijakan yang sudah berjalan.

Pengalaman rumah tangga dalam menghadapi harga kebutuhan pokok, biaya energi, cicilan, dan peluang kerja dinilai menjadi bagian penting dalam membentuk penilaian terhadap pemerintah.

Faisal menegaskan bahwa penilaian masyarakat kini semakin berkaitan dengan kondisi ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari.

“Pemerintah tidak lagi dinilai dari janji, melainkan dari harga beras, BBM, dan LPG,” kata Faisal.