HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tancap gas memperbaiki layanan air minum bagi warganya. Melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemprov DKI menargetkan layanan air perpipaan yang merata dan berkelanjutan.
Langkah ini dinilai krusial di tengah berbagai persoalan klasik Jakarta, mulai dari keterbatasan air baku hingga tingginya ketergantungan pada air tanah.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengatakan bahwa air merupakan kebutuhan dasar yang wajib dijamin negara.
“Air merupakan kebutuhan dasar yang harus dijamin ketersediaannya oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat,” kata Wagub Rano dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (6/4/2026).
Rano menjelaskan penyediaan air minum bukan sekadar layanan teknis. Tapi, juga bagian dari tanggung jawab utama pemerintah daerah. Dia bilang Pemprov DKI memiliki tanggung jawab untuk menjamin ketersediaan air minum yang aman dan terjangkau.
“Melalui regulasi ini, kami ingin memastikan pelayanan air minum berjalan secara berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” jelas politikus PDIP itu.
Rano menekankan regulasi sebelumnya sudah tidak mampu menjawab tantangan zaman. Maka itu, Ranperda SPAM disiapkan sebagai payung hukum baru yang lebih komprehensif.
Aturan ini akan mengatur berbagai aspek, mulai dari kewenangan, hak dan kewajiban pelanggan, hingga sistem pengawasan dan sanksi.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari teknis hingga pembiayaan, memiliki dasar hukum yang kuat. Dengan begitu, penyelenggaraan layanan air minum dapat berjalan lebih tertata dan profesional,” tutur Rano.
Hadapi Tantangan Besar
Jakarta masih dihadapkan pada sejumlah persoalan serius dalam penyediaan air minum. Di antaranya keterbatasan sumber air baku, tingginya tingkat kebocoran jaringan, serta belum meratanya layanan perpipaan.
Selain itu, penggunaan air tanah yang masif juga menjadi perhatian utama karena berdampak pada lingkungan.
“Penggunaan air tanah yang berlebihan harus dikendalikan demi menjaga keseimbangan lingkungan. Kami ingin masyarakat beralih ke layanan air minum perpipaan yang lebih terjamin kualitas dan keberlanjutannya,” jelasnya.
Ranperda SPAM menjadi bagian dari strategi besar Pemprov DKI untuk mencapai layanan air perpipaan hingga 100 persen pada tahun 2029.
Target ini tidak hanya soal layanan publik, tetapi juga bagian dari visi menjadikan Jakarta sebagai kota global yang layak huni dan berdaya saing.
Pemprov berharap DPRD DKI Jakarta dapat segera membahas dan mengesahkan Ranperda ini agar implementasi bisa berjalan cepat.
Rano menaruh harapan DPRD DKI bisa membahas Ranperda ini secara konstruktif dan menyeluruh.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan terbaik, sehingga regulasi ini dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta,” tutur Rano.
