Besaran TKD ini juga menjadi bagian penting dalam strategi pemerintah untuk memastikan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak hanya berpusat di tingkat nasional.
Tak berhenti pada empat pos besar tersebut, APBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu program pendukung atau enabler.
Secara keseluruhan, terdapat 60 program kerja yang masuk dalam agenda tersebut.
Delapan klaster prioritas itu mencakup:
1. Kedaulatan pangan.
2. Kemandirian energi dan air.
3. Pendidikan.
4. Kesehatan.
5. Hilirisasi dan industrialisasi.
6. Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana.
7. Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa.
8. Percepatan penurunan kemiskinan.
Sementara program pendukung mencakup penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi hingga diplomasi ekonomi.
Dengan APBN tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027.
Inflasi ditargetkan tetap berada di level 2,5%.
Sementara asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan sebesar Rp17.500 per dolar AS dan harga minyak mentah Indonesia atau ICP sebesar US$75 per barel.
Pemerintah juga memasang target penurunan tingkat kemiskinan ke kisaran 6%-6,5%.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3%-4,87%.
Dengan sederet anggaran jumbo tersebut, APBN 2027 menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjalankan berbagai agenda prioritas nasional sekaligus mengejar target pembangunan Presiden Prabowo.
“Negara akan terus hadir dalam setiap denyut nadi kehidupan rakyat Indonesia,” ujar Suahasil.
