Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program pendidikan, mulai dari Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, renovasi sekolah dan madrasah, hingga pengembangan Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda.
Pemerintah juga menyiapkan dukungan beasiswa dan pengembangan talenta melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Menurut Suahasil, anggaran pendidikan bukan hanya untuk memenuhi amanat konstitusi, tetapi juga menjadi investasi bagi sumber daya manusia Indonesia.
“Ini bukan hanya sekadar memenuhi amanat konstitusi, tetapi investasi langsung untuk masa depan generasi Indonesia,” ujarnya.
Program perlindungan masyarakat juga mendapatkan porsi anggaran yang besar. Pemerintah mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial.
Anggaran tersebut mencakup berbagai program bantuan bagi masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, kartu sembako, bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta program perlindungan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.
Besarnya anggaran ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Sektor yang tak kalah penting adalah pangan. Pemerintah menyiapkan Rp195,3 triliun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung target swasembada pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.
“Anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun untuk memperkuat swasembada pangan sekaligus mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera,” kata Suahasil.
Dengan anggaran tersebut, ketahanan pangan menjadi salah satu agenda utama yang mendapat perhatian dalam APBN 2027.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati anggaran Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
