KPBI Kawal Aturan Turunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Desak Pemerintah Buka Ruang Partisipasi Buruh

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) menegaskan pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan harus diikuti dengan pelaksanaan nyata yang menjamin kesejahteraan, kepastian kerja, dan perlindungan hak-hak buruh.

Ketua Umum KPBI, Ilhamsyah, mengatakan pengesahan undang-undang tersebut menjadi momentum penting dalam pembaruan hukum ketenagakerjaan. Namun, perubahan regulasi tidak otomatis menjamin perbaikan kondisi pekerja apabila tidak disertai pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Pandangan itu disampaikan KPBI dalam Rapat Akbar Buruh dan Rakyat Jakarta yang dihadiri ribuan anggota di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Minggu (22/11/2026).

“KPBI-Jakarta mengingatkan bahwa undang-undang ini masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah, DPR, dan seluruh pemangku kepentingan ketenagakerjaan,” kata Ilham dalam keterangan tertulis yang diterima Holopis.com.

Ilham menyebut UU 27/2026 memuat sejumlah ketentuan yang patut diapresiasi, mulai dari penguatan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pembatasan alih daya, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), penguatan hak pekerja perempuan, hingga kewajiban pemberi kerja memberikan salinan perjanjian kerja kepada pekerja.

Meski demikian, KPBI menilai sejumlah ketentuan tersebut masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak berhenti sebagai norma di atas kertas.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah praktik alih daya. KPBI menilai pembatasan pekerjaan yang dapat di-alihdaya-kan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 98 harus menjadi landasan untuk mengakhiri penggunaan tenaga kerja outsourcing secara tidak terbatas.

Menurut KPBI, pemerintah perlu memastikan pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan, kapasitas, dan keberanian untuk memeriksa serta menindak perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut.

KPBI juga mengingatkan agar pengaturan PKWT tidak disalahgunakan perusahaan untuk mempertahankan ketidakpastian status pekerja. Pasal 82 mengatur jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang dua kali, masing-masing paling lama satu tahun.

Sementara Pasal 87 menegaskan PKWT hanya dapat diterapkan terhadap pekerjaan yang menurut jenis, sifat, atau kegiatannya akan selesai dalam waktu tertentu, bukan pekerjaan yang bersifat tetap.

Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah perlindungan pekerja platform digital. KPBI menilai pengakuan hubungan pekerjaan tertentu melalui perjanjian kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103 belum cukup tanpa kejelasan batas antara hubungan kerja dan kemitraan.

Pasalnya, perusahaan platform digital dalam praktiknya dapat mengatur tarif, pembagian pekerjaan, penilaian kinerja, hingga mengendalikan pekerja melalui sistem aplikasi.

Karena itu, KPBI mendesak pemerintah dan DPR segera menyusun pengaturan lanjutan yang memberikan kepastian status hubungan kerja, perlindungan penghasilan, jaminan sosial, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja platform digital.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama