Guntur Romli: Jakarta Tidak Butuh Sekolah Rakyat, Apalagi sampai Membabat Hutan UI

0 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli menolak wacana pembangunan Sekolah Rakyat yang sempat diwacanakan akan diproyeksikan di kawasan Hutan Kota Universitas Indonesia (UI). Ia menilai Jakarta bukan wilayah yang paling membutuhkan pembangunan fasilitas tersebut, terlebih jika harus mengorbankan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai paru-paru kota.

Pernyataan itu disampaikan Guntur pada Sabtu (21/11/2026), menyusul polemik rencana pemanfaatan lahan seluas delapan hektare di kawasan Hutan Kota UI untuk kepentingan program Sekolah Rakyat.

Menurut Guntur, Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah tidak memiliki banyak ruang untuk menolak program tersebut dan kemungkinan hanya berperan dalam penyediaan lahan.

Namun, ia menilai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah mengambil sikap tepat dengan menolak apabila kawasan Hutan Kota UI dijadikan lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat.

“Jakarta tidak butuh sekolah rakyat apalagi mau membabat hutan UI,” kata Guntur.

Ia memuji sikap Pramono yang dinilai berani mempertahankan keberadaan kawasan hijau tersebut, meskipun program Sekolah Rakyat merupakan agenda pemerintah pusat.

“Paling jauh daerah hanya bisa menyiapkan lahan. Tapi begitu yang diincar adalah hutan kota UI, Gubernur Pramono Anung berani bilang tidak. Sikap Mas Pram ini tegas, tepat, dan patut dipuji,” ujarnya.

Guntur menegaskan, Hutan Kota UI seharusnya dipertahankan sebagai kawasan hijau yang memiliki fungsi ekologis bagi lingkungan perkotaan. Bahkan, ia menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta disebut siap mengelola kawasan tersebut menjadi kebun raya.

Soroti Perubahan Penjelasan soal Lahan 8 Hektare

Guntur juga menyoroti pernyataan Menteri Sosial yang sebelumnya menyebut lahan seluas delapan hektare tersebut merupakan bagian dari Hutan Kota UI.

Ia menilai munculnya penjelasan berbeda setelah mahasiswa dan masyarakat menyampaikan penolakan justru menimbulkan pertanyaan mengenai rencana pemanfaatan lahan tersebut sejak awal.

“Jangan lupa, Mensos sendiri yang awalnya menyebut 8 hektar lahan itu bagian dari hutan kota UI. Baru setelah mahasiswa dan publik bersuara, narasinya berubah jadi peruntukan lain. Ini bukan salah paham, ini rencana yang ketahuan,” kritiknya.

Bagi Guntur, polemik tersebut tidak bisa sekadar dianggap sebagai persoalan komunikasi atau kesalahpahaman mengenai lokasi pembangunan. Ia menilai publik berhak mengetahui secara jelas rencana penggunaan lahan yang sejak awal disebut berkaitan dengan kawasan hutan kota.

Karena itu, ia memandang penolakan terhadap pembangunan di kawasan tersebut sebagai bentuk upaya menjaga ruang terbuka hijau agar tidak berubah fungsi menjadi kawasan bangunan.

Jakarta Dinilai Bukan Wilayah Paling Membutuhkan

Selain persoalan lingkungan, Guntur mempertanyakan urgensi pembangunan Sekolah Rakyat di Jakarta. Ia merujuk pada pandangan P2G yang menyebut bahwa ibu kota tidak kekurangan fasilitas dan program bantuan pendidikan.

Menurutnya, Jakarta telah memiliki berbagai program untuk mendukung akses pendidikan masyarakat, mulai dari Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), sekolah swasta gratis, sekolah luar biasa (SLB) gratis, hingga program pemutihan ijazah.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama