Menaker Apresiasi Penetapan UMP 2027, Dorong Daerah Segera Bahas UMK dan UMSK

1 Shares
Ikuti Holopis di Google
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengapresiasi pemerintah provinsi bersama Dewan Pengupahan Daerah yang telah merampungkan pembahasan dan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027.

Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut, mulai dari unsur pemerintah, serikat pekerja atau buruh, pengusaha, hingga kalangan akademisi.

Yassierli menilai penetapan upah minimum merupakan kebijakan penting untuk memastikan pekerja memperoleh penghidupan yang layak tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha, produktivitas, dan iklim investasi.

“Saya memahami bahwa perumusannya bukanlah hal sederhana karena harus menimbang beragam kepentingan, aspirasi, serta kondisi sosial ekonomi secara cermat. Oleh karena itu, kami sangat menghargai dialog konstruktif, kajian matang, dan tanggung jawab penuh yang telah ditunjukkan seluruh pihak,” ujar Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/11/2026).

Setelah penetapan di tingkat provinsi selesai, pemerintah daerah kini memasuki tahapan pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 2027.

Yassierli meminta Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota bersama bupati dan wali kota mengoptimalkan peran masing-masing dalam proses tersebut. Ia menekankan pentingnya musyawarah dan objektivitas agar kebijakan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun dunia usaha.

Menurutnya, penyusunan upah minimum di tingkat kabupaten/kota perlu memperhatikan kondisi ekonomi nasional sekaligus karakteristik masing-masing daerah. Sejumlah aspek yang harus menjadi pertimbangan antara lain kemampuan dan keberlanjutan usaha, produktivitas, inflasi, serta kebutuhan hidup pekerja.

“Kebijakan pengupahan harus bisa menjaga keseimbangan antara perlindungan serta peningkatan kesejahteraan pekerja dengan kelangsungan bisnis dan penciptaan lapangan kerja. Kita tidak ingin aturan ini justru menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha ataupun mengurangi daya beli pekerja untuk meraih kehidupan yang lebih layak,” jelasnya.

Menaker juga mengingatkan agar perbedaan pandangan di antara unsur Dewan Pengupahan tidak berkembang menjadi pertentangan. Sebaliknya, perbedaan tersebut perlu dimanfaatkan sebagai ruang dialog untuk menemukan kesepakatan yang adil dan dapat diterapkan bersama.

Ia menegaskan, dialog sosial harus menjadi landasan dalam setiap tahapan penetapan upah minimum. Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk memastikan kebijakan pengupahan berjalan sesuai ketentuan, sekaligus tetap responsif terhadap perkembangan ekonomi.

Yassierli menyebut keberhasilan kebijakan pengupahan tidak semata-mata ditentukan oleh besaran kenaikan upah. Dampaknya terhadap kesejahteraan pekerja, keberlangsungan usaha, pertumbuhan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja juga menjadi ukuran penting.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pembahasan UMK dan UMSK 2027 sebagai momentum memperkuat hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Kesejahteraan buruh harus terus diperjuangkan, dunia usaha harus tetap tumbuh, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka,” pungkasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
1 Shares
Ikuti Holopis di Google

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama