Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) didorong mengubah orientasi penyelenggaraan ibadah haji dengan menempatkan keselamatan serta kualitas pelayanan jemaah, khususnya kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas, sebagai prioritas utama.
Pengamat Ekonomi Syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menilai evaluasi penyelenggaraan haji 2026 seharusnya menjadi momentum bagi Kemenhaj untuk membenahi tata kelola pelayanan secara mendasar. Menurutnya, keberhasilan haji tidak cukup diukur dari kelancaran operasional pemberangkatan hingga pemulangan jemaah.
“Indikator keberhasilan haji saat ini yang dilakukan Kementerian Haji kan hanya diukur melalui indikator operasional, seperti jumlah jemaah yang diberangkatkan, ketepatan jadwal penerbangan, ketersediaan akomodasi, dan kelancaran pemulangan. Indikator ini memang penting dan sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kemenhaj, namun dalam konteks peningkatan kualitas pelayanan pada jemaah haji, sejauh ini saya lihat Kemenhaj gagal memberikan kinerja positif,” kata Imas, Minggu (22/11/2026).
Ia mengingatkan, karakteristik jemaah haji Indonesia didominasi kelompok usia matang dengan proporsi jemaah berisiko tinggi yang cukup besar. Karena itu, Kemenhaj perlu meninggalkan pola kerja yang hanya berorientasi sebagai operator perjalanan dan bertransformasi menjadi institusi yang mampu menjamin pelayanan publik secara adil.
Salah satu aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian serius adalah keselamatan jemaah. Imas berpandangan, Kemenhaj semestinya memiliki target terukur untuk menekan angka kematian dan kejadian kesehatan serius, sekaligus melakukan evaluasi terhadap penyebab setiap kasus.
“Misalnya, aspek keselamatan jemaah belum menjadi fokus serius dari kementerian baru ini. Kemenhaj harusnya perlu memiliki target penurunan angka kematian dan angka kejadian kesehatan serius, disertai evaluasi penyebab setiap kasus,” ungkapnya.
Selain keselamatan, Imas menyoroti belum optimalnya fasilitas yang mendukung kebutuhan jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya, fasilitas di berbagai titik pelayanan, mulai dari asrama haji, transportasi, hotel hingga tenda di kawasan Armuzna, masih perlu dibenahi agar lebih mudah diakses kelompok rentan.
Ia menegaskan, penyediaan fasilitas ramah lansia dan disabilitas bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin kesetaraan akses pelayanan ibadah.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah sistem pendampingan jemaah. Imas menilai Kemenhaj perlu memastikan jumlah petugas mencukupi dan memiliki kompetensi yang sesuai untuk menangani kebutuhan jemaah, terutama mereka yang memerlukan bantuan khusus.
Pelayanan kepada jemaah lansia, lanjutnya, tidak boleh lebih rendah hanya karena keterbatasan fisik maupun ketergantungan mereka terhadap bantuan orang lain.
Imas juga meminta Kemenhaj membuka hasil evaluasi penyelenggaraan haji secara lebih transparan. Laporan evaluasi, menurutnya, tidak cukup hanya menyampaikan bahwa pelayanan secara umum berjalan baik, tetapi harus menguraikan persoalan yang ditemukan, penyebabnya, langkah perbaikan, serta target penyelesaian.
“Alih-alih melakukan laporan evaluasi yang terbuka, Direktorat Informasi dan Komunikasi Kemenhaj cenderung antikritik dan membatasi diri atas masukan dan saran yang berkembang. Hal ini sangat disayangkan, apalagi kementerian ini adalah kementerian baru yang sudah sewajarnya harus pandai-pandai menyerap banyak masukan untuk meningkatkan kualitas informasi yang berkualitas soal pelayanan haji dan umrah,” ungkapnya.
Jemaah Lansia Bukan Objek Kebijakan
Lebih jauh, Imas mengingatkan bahwa jemaah lansia tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus karena keterbatasan fisik. Mereka merupakan warga negara yang telah menabung dan menunggu bertahun-tahun untuk memperoleh kesempatan menunaikan ibadah haji.
Karena itu, pelayanan terhadap kelompok lansia harus berangkat dari penghormatan terhadap martabat, kemandirian, dan hak mereka untuk beribadah. Pendekatan yang dibutuhkan bukan sekadar belas kasihan, melainkan sistem pelayanan yang menjamin keselamatan dan kesetaraan kesempatan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!