Di bidang pengupahan, KPBI menilai kebijakan upah harus berorientasi pada pemenuhan kehidupan layak pekerja dan keluarganya, bukan semata-mata menjaga iklim investasi maupun daya saing usaha.
KPBI turut menyoroti sejumlah usulan dalam draf RUU Pelindungan Ketenagakerjaan yang tidak dipertahankan dalam undang-undang yang telah disahkan. Di antaranya ketentuan kenaikan upah minimum sektoral paling sedikit lima persen di atas upah minimum provinsi atau kabupaten/kota, serta penggantian hak perumahan dan pengobatan sebesar 15 persen dari pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Selain itu, KPBI mengingatkan pemerintah agar menjamin kebebasan berserikat dan hak mogok kerja. Organisasi buruh tersebut menilai prosedur administratif tidak boleh menjadi alat untuk membatasi atau mengkriminalisasi aktivitas serikat pekerja.
KPBI juga menolak praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak, pemberangusan serikat pekerja, serta tindakan perusahaan yang memanfaatkan ketidakpastian hubungan kerja untuk melemahkan posisi tawar buruh.
“KPBI-Jakarta memberikan perhatian khusus terhadap Pasal 228 yang mengatur kewajiban seluruh pihak untuk melakukan upaya pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa PHK harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,” terangnya.
Terkait pelaksanaan UU 27/2026, Ilham menyebut pemerintah masih memiliki pekerjaan besar untuk menyusun berbagai aturan turunan. Menurutnya, terdapat 59 Peraturan Pemerintah dan sekitar 15 peraturan menteri yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun.
“Dengan disahkan UU Perlindungan Ketenagakerjaan memberi PR kepada pemerintahan untuk membuat 59 Peraturan Pemerintah dan sekitar 15 Peraturan menteri untuk diselesaikan dalam tempo 1 tahun, sebagai serikat buruh kami akan mengawal aturan turunan ini dan mendorong Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka ruang partisipasi bermakna,” ujar Ilham.
Ia menegaskan, KPBI akan terlibat dalam pengawalan penyusunan aturan turunan tersebut agar kepentingan dan aspirasi pekerja tidak diabaikan. KPBI juga menyatakan dukungan terhadap Komite Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai lembaga yang diharapkan mampu menindak tegas pelanggaran hak normatif buruh.
Bagi KPBI, keberhasilan UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak cukup diukur dari jumlah pasal maupun aturan yang diterbitkan. Ukurannya adalah perubahan nyata dalam kehidupan pekerja, termasuk akses terhadap pekerjaan layak, upah adil, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, serta kebebasan berorganisasi.
“Hukum ketenagakerjaan tidak boleh hanya menjadi instrumen untuk mengatur tenaga kerja demi kepentingan ekonomi. Hukum harus hadir untuk melindungi manusia yang bekerja,” tegasnya.
KPBI menegaskan perjuangan buruh tidak berakhir setelah undang-undang disahkan. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh ketentuan benar-benar dijalankan, diawasi, dan memberikan manfaat bagi pekerja di Indonesia.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!