HOLOPIS.COM, JAKARTA – Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mulai memasuki tahap persiapan. Pemerintah telah menyiapkan mekanisme penghitungan upah minimum dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, hingga tingkat ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan penetapan upah minimum tahun depan mengacu pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Yassierli menjelaskan, berdasarkan regulasi tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
Sementara itu, penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) mengikuti kebijakan gubernur di masing-masing wilayah.
Dalam penghitungan upah minimum 2027, terdapat tiga variabel utama yang menjadi pertimbangan pemerintah, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formula penghitungan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Menurut Yassierli, proses penetapan upah minimum membutuhkan kerja sama antara pemerintah, pengusaha, pekerja, dan seluruh pihak terkait agar hasilnya bisa diterima secara adil.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.
KHL Jadi Salah Satu Pertimbangan
Untuk mendukung penghitungan yang lebih akurat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) saat ini tengah menyiapkan estimasi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Data tersebut disusun dengan mengacu pada pola konsumsi rumah tangga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS).
Ada empat komponen utama yang masuk dalam perhitungan KHL, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Tidak hanya di tingkat provinsi, Kemnaker juga menyiapkan estimasi KHL untuk tingkat kabupaten/kota. Penyusunannya menggunakan pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menggunakan estimasi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar aspirasi pekerja maupun pengusaha dapat tersampaikan.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua ‘stakeholders’,” kata dia.
Catat! Ini Jadwal Pengumuman UMP dan UMK 2027
Pekerja dan pengusaha juga perlu memperhatikan jadwal penetapan upah minimum 2027 yang telah ditetapkan pemerintah.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!