BSU 2026 Makin Ditunggu, Pemerintah Masih Finalisasi Data Penerima

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kabar pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 masih menjadi perhatian para pekerja. Pemerintah menargetkan bantuan ini menjangkau sekitar 13,3 juta pekerja pada kuartal IV-2026, tetapi data penerimanya hingga kini masih dalam tahap verifikasi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, pemerintah belum bisa memastikan sebaran penerima BSU, termasuk kemungkinan bantuan tersebut menjangkau kelompok masyarakat kelas menengah.

Saat ini, proses finalisasi data masih berlangsung di Kementerian Keuangan. Setelah tahapan tersebut selesai, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap calon penerima.

Data Penerima BSU 2026 Masih Diverifikasi

Yassierli menjelaskan, pemerintah perlu memastikan data calon penerima benar-benar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Ia menyebut, setelah proses finalisasi di Kementerian Keuangan rampung, Kemnaker akan melakukan validasi dan verifikasi ulang sebelum menetapkan daftar penerima bantuan.

“Saat ini kan prosesnya masih di Kementerian Keuangan untuk finalisasi. Nanti datanya pasti kita akan validasi dan verifikasi lagi. Dari situ baru kita dapat data finalnya seperti apa,” ujar Yassierli saat dikonfirmasi wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Dengan demikian, komposisi penerima BSU 2026, termasuk kemungkinan kelompok pekerja kelas menengah yang memperoleh bantuan, masih menunggu hasil pendataan akhir.

Berapa Besaran BSU 2026?

Bagi pekerja yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima, pemerintah menyiapkan bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan.

Artinya, setiap penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.

Ketentuan penyaluran BSU 2026 sendiri telah diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026.

Dalam proses penetapan penerima, Kemnaker juga akan melakukan pemutakhiran serta pembersihan data atau data cleansing yang bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima pekerja yang memang memenuhi kriteria.

Ini Syarat Penerima BSU 2026

Tidak semua pekerja bisa mendapatkan bantuan subsidi upah. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan pemerintah. Berikut kriteria penerima BSU 2026:

• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
• Menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Khusus pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Adapun besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima adalah upah terakhir yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan.

Komponen upah tersebut meliputi gaji pokok dan tunjangan tetap.

ASN, TNI, dan Polri Tidak Mendapatkan BSU

Pemerintah juga menetapkan sejumlah kelompok yang tidak berhak menerima BSU 2026.