Bentrok Agenda DPR dan DPD, Paripurna Pengisian Wapres Diusulkan Mundur ke 9 Desember

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA— Jadwal rapat paripurna MPR RI untuk membahas pengisian jabatan Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka berpeluang mundur dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026. Perubahan tersebut diusulkan sejumlah fraksi karena jadwal sebelumnya berpotensi berbenturan dengan agenda kedewanan di DPR maupun DPD.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, usulan pengunduran jadwal itu menjadi salah satu hal yang kemungkinan dibahas dalam rapat gabungan MPR setelah rapat pimpinan (rapim). Sejumlah fraksi disebut menghendaki pelaksanaan rapat paripurna digeser satu pekan dari jadwal semula.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk apa namanya merubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon. Tanggal seminggu berikutnya tanggal berapa? 9. Diundur ya,” kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, benturan agenda menjadi salah satu pertimbangan yang mendorong munculnya usulan tersebut. Sebab, sejumlah kegiatan di DPR dan DPD, termasuk agenda komisi serta kunjungan kerja, perlu diperhitungkan agar tidak berlangsung bersamaan dengan rapat paripurna.

“Alasannya karena memang ada beberapa hal misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan baik DPR maupun DPD, ya seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” ujarnya.

Selain membahas perubahan jadwal, rapat gabungan MPR juga berkaitan dengan persiapan tahapan pengisian kekosongan jabatan Wapres. Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya mendapat penugasan dari Partai Gerindra untuk masuk dalam tim verifikasi calon Wapres.

“Enggak tahu ya kalau Gerindra mengajukan saya, ya, tapi nanti partai-partai lain kan juga akan mengajukan, ya. Ketua tim verifikasi,” ungkapnya.

Habiburokhman menjelaskan, berdasarkan tata tertib MPR, tim verifikasi tidak harus dipimpin oleh pimpinan MPR. Ketentuan tersebut berbeda dengan panitia ad hoc yang harus diketuai oleh pimpinan lembaga.

“Tapi di tatib MPR, tim verifikasi tidak harus diketuai oleh pimpinan MPR. Kalau tim ad hoc apa panitia ad hoc memang harus pimpinan MPR ketuanya,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai sosok yang dinilai sesuai untuk memimpin tim verifikasi. Menurutnya, anggota yang memahami persoalan hukm dan dokumen dapat menjalankan tugas pemeriksaan tersebut.

“Tapi pantas-pantasnya memang kalau tim verifikasi itu, itu orang dari Komisi III, apalagi kan saya Ketua Komisi III. Orang yang ngerti hukum yang ngerti dokumen dan lain sebagainya, ya,” pungkasnya.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Nur Aisah Zamil
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Nur Aisah Zamil, Muhammad Ibnu Idris
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama