Habib Aboe Desak Polri Ungkap Aliran Informasi Hasil Sadapan Ilegal terhadap Presiden

Anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo cs terhadap Presiden Republik Indonesia, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan tersebut.

Habib Aboe menegaskan, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada penangkapan para tersangka. Polri juga harus mengungkap ke mana data hasil sadapan dialirkan, siapa yang mengendalikan operasi tersebut, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari informasi yang dikumpulkan.

Desakan itu disampaikan Habib Aboe dalam keterangan media usai mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” tandas Habib Aboe.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai, penelusuran aliran informasi hasil penyadapan menjadi bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Menurutnya, publik perlu mengetahui apakah informasi yang diperoleh para tersangka hanya digunakan oleh mereka sendiri atau turut disalurkan kepada pihak lain.

Habib Aboe juga mengapresiasi langkah Kapolri dalam mengungkap dan menangkap para tersangka dalam perkara tersebut. Ia menilai keberanian kepolisian mengusut dugaan penyadapan ilegal merupakan langkah yang patut didukung.

Namun, ia mengingatkan agar pengungkapan kasus tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah ditangkap. Polri diminta menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang diduga mengendalikan maupun menerima hasil penyadapan.

“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.

Menurut Habib Aboe, dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara bukan perkara biasa. Ia memandang tindakan tersebut berpotensi menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan, terlebih apabila informasi strategis yang diperoleh disalurkan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang.

Karena itu, ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang memiliki ruang untuk secara melawan hukum mengintervensi, memata-matai, maupun mengendalikan informasi strategis milik Presiden dan negara.

Dalam kesempatan tersebut, Habib Aboe juga mengingatkan Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian agar berpegang pada nilai Satya Haprabu. Ia memaknai nilai tersebut sebagai kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.

“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” pungkasnya.

Habib Aboe menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal langkah-langkah Polri dalam menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.