Kapolri Janji Perbaiki Internal Polri, Tak Akan Tutupi Kesalahan Anggota

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen untuk membenahi internal Polri dan memastikan setiap penyalahgunaan kewenangan ditangani secara terbuka, profesional, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Penegasan itu disampaikan Suyudi saat memaparkan perkembangan penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret empat tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal LSP, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

Di hadapan anggota Komisi III, Suyudi mengingatkan bahwa kewenangan yang diberikan negara kepada Polri harus selalu dibatasi oleh hukum dan penghormatan terhadap hak warga negara.

Menurutnya, kehormatan institusi kepolisian tidak hanya diukur dari keberhasilan mengungkap kejahatan, tetapi juga dari keberanian mengoreksi kesalahan yang terjadi di dalam tubuh organisasi sendiri.

“Di sinilah kehormatan sebuah institusi diuji bukan semata ketika berhasil mengungkap kejahatan, tetapi ketika memiliki keberanian untuk menatap ke dalam, menguji setiap dugaan dengan kejujuran, dan menegakkan hukum tanpa memandang siapa yang dihadapi,” kata Suyudi.

Ia menegaskan, Polri tidak boleh mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan cara menutupi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh personelnya.

“Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa,” ujarnya.

Suyudi juga mengingatkan bahwa kewenangan penegakan hukum tidak boleh digunakan untuk melampaui batas hukum itu sendiri.
“Kewenangan adalah alat untuk menegakkan hukum, bukan alat untuk melampaui hukum,” tegasnya.

Dalam konteks perkara penyadapan ilegal, Polri berkomitmen memproses seluruh dugaan penyimpangan secara profesional, objektif, dan akuntabel dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Bareskrim telah menetapkan empat tersangka berinisial LSP, SU, EH, dan AS. Mereka diduga terlibat dalam rangkaian aktivitas penyadapan tanpa prosedur yang semestinya, termasuk dugaan penghapusan data hasil penyadapan.

Suyudi menilai perkara tersebut menjadi momentum bagi institusi kepolisian untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan dan mekanisme pengawasan internal.

Ia menegaskan, hukum harus berlaku sama bagi setiap orang, termasuk aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan besar.

“Sebab hukum akan kehilangan wibawanya apabila penegaknya tidak bersedia tunduk pada hukum yang sama,” ungkapnya.