HOLOPIS.COM, JAKARTA – Polri mengungkap dugaan praktik penyadapan ilegal melalui jalur internal atau jalur atensi yang diduga berjalan tanpa prosedur resmi. Sasaran penyadapan tersebut disebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, anggota DPR, hingga institusi penegak hukum seperti KPK dan Kejaksaan.
Dalam paparannya di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut daftar sasaran penyadapan meliputi berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara hingga aktivis dan mahasiswa.
“Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain: Presiden Republik Indonesia, Lingkar Istana, Kementerian dan Lembaga, Pejabat Pemerintah, Anggota DPR RI dan Partai Politik, Tokoh Politik, Gubernur dan Kapolda, KPK, Kejaksaan, Internal Polri, Organisasi Kemasyarakatan, Aktivis, serta Mahasiswa,” paparan Suyudi dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Suyudi menjelaskan, penyidik menemukan dua mekanisme pelaksanaan penyadapan, yakni jalur resmi dan jalur internal atensi. Jalur resmi harus diawali permohonan tertulis penyidik dan melalui persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.
“Jalur A atau jalur resmi yang dilaksanakan berdasarkan Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan SOP Bareskrim tahun 2009. Proses ini diawali dengan surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume analis, dan chart,” jelasnya.
Sementara itu, jalur internal atensi diduga berjalan tanpa surat permohonan penyidik, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target penyadapan disebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.
“Jalur B atau jalur internal atensi yang diduga berjalan tanpa surat permohonan, surat perintah penyidikan, maupun penetapan pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau melalui WhatsApp oleh Kabagmon setelah mendapat perintah dari Jenderal LSP,” demikian paparan tersebut.
Dalam mekanisme itu, tim teknis diduga memasukkan nomor telepon target ke sistem LIMS tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pro justitia. Hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem PenlinkX/PLX dan dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat terkait.
“Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara Projustitia,” ungkap Suyudi.
Polri juga mengungkap dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Perintah tersebut diduga disertai pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan instruksi penyadapan.
“Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PenlinkX/PLX,” paparnya.
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pemberi perintah, pemberi persetujuan, hingga pihak yang meneruskan instruksi dan memerintahkan penghapusan data.
“Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 4 orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS,” kata Suyudi.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!