HOLOPIS.COM, JAKARTA – Ada dua insentif yang tengah disiapkan pemerintah untuk pekerja pada 2027. Mulai dari Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900 ribu hingga fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kedua kebijakan tersebut menyasar kelompok pekerja dengan tingkat penghasilan berbeda, mulai dari pekerja berpenghasilan rendah hingga kelas menengah.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah perluasan fasilitas PPh Pasal 21 DTP. Melalui skema ini, pajak penghasilan pekerja yang memenuhi persyaratan akan ditanggung pemerintah.
Airlangga menyebut, program tersebut diproyeksikan menjangkau sekitar 13 juta pekerja sektor formal dengan penghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.
“Itu, kan, Rp10 juta, di bawah Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang,” kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Perluasan ini menjadi perubahan dari kebijakan sebelumnya yang masih menyasar pekerja di sektor usaha tertentu.
Pada 2027, pemerintah berencana memperluas cakupan insentif tersebut agar dapat dinikmati pekerja dari berbagai sektor usaha, selama memenuhi kriteria penghasilan yang ditentukan.
Dengan fasilitas PPh 21 DTP, pekerja yang memenuhi persyaratan tidak perlu menanggung sendiri pajak penghasilan yang menjadi bagian dari insentif tersebut. Harapannya, penghasilan yang dibawa pulang atau take home pay bisa lebih besar.
BSU Rp900 Ribu untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp3,5 Juta
Selain insentif pajak, pemerintah juga menyiapkan kelanjutan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2027.
Berbeda dengan fasilitas PPh 21 DTP, BSU ditujukan bagi pekerja dengan penghasilan lebih rendah, yakni di bawah Rp3,5 juta per bulan.
Bantuan yang direncanakan sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan. Dengan begitu, setiap pekerja yang memenuhi kriteria berpotensi memperoleh total bantuan Rp900 ribu.
Airlangga memperkirakan program BSU tersebut dapat menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Sementara kebutuhan anggarannya diperkirakan mendekati Rp12 triliun.
“Pokoknya BSU kan di bawah 3 juta. Pokoknya semua yang di bawah Rp3,5 juta itu akan diberikan BSU,” ungkap Airlangga.
Data Penerima BSU Masih Diverifikasi
Meski rencana penyaluran BSU sudah disampaikan, pemerintah belum menetapkan daftar final penerima bantuan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, saat ini proses finalisasi data masih berlangsung. Pemerintah nantinya akan melakukan validasi dan verifikasi untuk memastikan bantuan diberikan kepada pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!