Dalami Setoran ke Pejabat ATR BPN, Giliran 8 Kakantah Wilayah Jatim Diperiksa KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pendalaman setoran sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) berbagai wilayah ke Kementerian ATR/BPN masih terus diintensifkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Salah satunya dilakukan dengan memanggil dan memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan.

Setidaknya delapan Kakantah sejumlah wilayah diagendakan diperiksa penyidik KPK pada hari ini, Rabu 11 November 2026. Para Kakantah akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Berikut sejumlah Kakantah yang dijadwalkan diperiksa penyidik :

1. Herman Hidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan (2024 – Sekarang);
2. Wawas Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang (April 2026 – Sekarang);
3. Suwono Budi Hartono selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (Mei 2026 s.
– Sekarang)/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk (2024 – April 2026);
4. Suamrlin selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bojonegoro (April 2026 – Sekarang);
5. Suharno – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blitar (April 2026 – Sekarang);
6. Rully Handayani selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2026 – Sekarang);
7. Adolf Severlianus Puahadi selaku Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Banyuwangi/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun (April 2024 – April 2026);
8. Muhammad Arifin Siregar selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan (2025 – Sekarang).

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Holopis.com.

Di lokasi terpisah, penyidik juga memanggil empat orang saksi. Para saksi yang diagendakan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK yakni :

1. Hercules Rosario Marshal selaku Swasta;
2. Perri Dwi Cahyono selaku Supir Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bogor I;
3. Wilson Tambunan selaku Asisten Kantah Bogor I;
4. Tredi Wibikasa selaku Legal PT Summarecon Agung Tbk;

Kepada para saksi, penyidik akan mendalami sejumlah hal. Salah satunya terkait dugaan setoran Kantah ke pejabat pusat alias Kementerian ATR BPN.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang Rp 106,3 miliar dari sejumlah lokasi. Salah satunya disita dari rumah Arif Sugiyanto.

Adapun kedelapan tersangka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.

Lalu, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.

Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan, serta mutasi jabatan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Adrianto dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK.