Dalami Setoran ke Pejabat Kementerian ATR BPN, KPK Periksa 9 Kakantah

HOLOPIS.COM, JAKARTA – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) memanggil sembilan Kepala Kantor Pertanahan berbagai wilayah, pada hari ini, Selasa 10 November 2026. Mereka diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Dari sembilan orang, delapan Kakantah dijadwalkan diperiksa di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Para kakantah yang dipanggil yakni :

1. Rarif Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik (2025 – Sekarang);
2. Wida Rahardian Aji selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya I (2025 – Sekarang);
3. Agung Basuki selaku Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II (2026 – Sekarang) dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan (2025 – Mei 2026);
4. Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (2025 – Sekarang);
5. Nasep Vandi Sulistyo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (2025 – April 2026);
6. Mateus Joko Slameto selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto (2025 – Sekarang);
7. Istanto Nurhidayat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (2025 – Sekarang);
8. Ir. M. Sochib Lutfi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember (2026 – Sekarang);

“Pemeriksaan pertama dilakukan di Kantor Ditreskrimum Polda Jawa Timur,” ucap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Holopis.com.

Sementara saksi Budi Kristiyana selaku Kakantah Kabupaten Bogor I diagendakan diperiksa di kantor lembaga antirasuah. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi.

Sejumlah hal akan didalami penyidik dalam pemeriksaan para Kakantah. Di antaranya terkait dugaan setoran Kantah ke pusat alias Kementerian ATR BPN.

“Diantaranya itu (dugaan setoran rutin ke pejabat pusat), setoran ke atas, termasuk utk konfirmasi hasil geledah,” ungkap
Budi.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang Rp 106,3 miliar dari sejumlah lokasi. Salah satunya disita dari rumah Arif Sugiyanto.

Adapun kedelapan tersangka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.

Lalu, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR/BPN.

Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan, serta mutasi jabatan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Adrianto dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK.