Mahfud MD Yakin 100 Persen Listyo Sigit Makar

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Menko Polhukam, Prof Mahfud MD menegaskan bahwa argumentasinya tidak goyah soal kasus yang menyeret Listyo Sigit Prabowo. Di mana persoalan penyadapan kepada Presiden Republik Indonesia adalah murni dan bisa diyakini sangat kuat sebagai upaya makar.

“Tapi kalau saya yakin ada makar, karena makar itu artinya empat. Makar dalam bahasa Arab itu bahasa aslinya makar: wa makarū wa makarallāh. Kamu makar, bersiasat busuk. Wallāhu khairul mākirīn. Kamu tidak akan menang dengan cara makarnya Allah, Allah pasti menang. Kalau mau, makar itu siasat busuk, itu bahasa Arab,” kata Mahfud MD dalam podcast Terus Terang seperti dikutip Holopis.com, Selasa (10/11/2026).

Makna makar dalam Bahasa Indonesia juga sudah jelas. Bahwa makar adalah sebuah pengkhianatan kepada negara, upaya melawan pemimpin, serta bersiasat buruk kepada negara. Hal ini tertuang di dalam Kamus umum bahasa Indonesia / J.S. Badudu yang disebut Mahfud MD.

“Bahasa Indonesia: kamus J.S. Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tanya, buka apa arti makar. Makar itu pengkhianatan terhadap negara, melawan pimpinan, bersiasat busuk terhadap negara. Itu kamus J.S. Badudu. Buka aja sekarang pakai Google, KBBI, arti makar,” ujarnya.

Di samping itu, di dalam konteks hukum positif di Indonesia pun sudah diejawantahkan secara jelas, yakni di dalam Undang-Undang TNI. Di mana tugas militer adalah melakukan pertahanan dan keamanan negara, termasuk di dalamnya melindungi Presiden, Wakil Presiden beserta keluarga mereka.

“Lalu ada makar dalam arti politik, yaitu ketahanan, pertahanan, dan keamanan negara. Itu ada di Undang-Undang TNI Pasal 7,” tuturnya.

Atas dasar Pasal 7 itulah, mengapa ratusan ribu pasukan militer dikerahkan ke Jakarta pasca adanya penindakan berupa penyidikan kasus penyadapan kepada Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo, yang notabane adalah mantan Kapolri sekaligus mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).

“Makanya jangan heran, Pak, kok TNI ditarik ke Jakarta dalam 3 hari ini. Memang menurut Undang-Undang TNI, kalau ada ancaman terhadap Presiden, TNI yang wajib melindungi, bukan polisi. Polisi menurut undang-undang bukan,” tandasnya.

“Oleh sebab itu, konon puluhan ribu TNI dari 3 matra didatangkan ke Presiden. Karena kalau mereka dengar ada presiden mau dimakar begitu, TNI diam, TNI salah. Oleh sebab itu mereka datang ke Jakarta. Ini bukan urusan polisi lagi,” sambung Mahfud MD.

Sebagaimana tertuang di dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa tugas pokok TNI adalah melakukan operasi militer untuk perang. Kemudian operasi militer selain perang, yang di dalamnya adalah ; mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan Wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

Selebihnya adalah ; membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang, membantu tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di
Indonesia, membantu akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan.

Kemudian membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan. Selanjutnya adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber, dan membantu dalam melindungi dan menyelamatkan Warga Negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

“Bahwa tugas TNI adalah memberikan pengamanan terhadap keselamatan presiden dan wakil presiden. Kalau sudah disadap, itu kan keamanan presiden yang dibahayakan,” tegas Mahfud MD.