Mahfud MD Yakin 100 Persen Listyo Sigit Makar

Selanjutnya, Mahfud MD pun memperkuat alasan mengapa dirinya menangkap kesimpulan yang solid bahwa apa yang dilakukan Listyo Sigit Prabowo adalah makar. Karena tidak ada alasan selain makar untuk menjawab motif di balik penyadapan kepada Kepala Negara baik Presiden maupun Wakil Presiden Republik Indonesia.

“Nah saya katakan itu makar loh. Apa, untuk apa dia nyadap presiden? Kalau dia nyadap Mahfud, tidak makar, mungkin untuk pengamanan, untuk penegakan hukum. Tapi kalau presiden, wong dia melayani presiden, jawaban apa yang bisa diberikan ketika ‘mengapa kamu menyadap presiden?’ Gak ada jawabannya kecuali makar,” jelasnya.

Guru Besar di Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut menyampaikan bahwa materi penyadapan yang disangkakan kepada Listyo sudah menjadi bukti permulaan soal rencana atau persiapan makar. Sebab menyadap Presiden tidak ada alasan lain selain persiapan untuk makar.

“Penyadapan itu sendiri sudah bukti awal,” lanjut Mahfud.

Dalam perspektif hukum pidana, Mahfud juga menukil salah satu pasal yang bisa dijeratkan kepada Listyo Sigit dan ketiga jenderal Polisi lainnya dalam kasus tersebut, yakni Pasal 160 KUHP yang merupakan penjelasan tindakan makar. Di mana di dalam pasal tersebut, dituliskan bahwa barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau supaya tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang sah.

Ia menyebut bahwa penyadapan yang dilakukan Listyo kepada Presiden merupakan bagian yang patut diduga sangat kuat sebagai persiapan untuk melakukan makar. Sehingga unsur pada Pasal 160 KUHP tersebut sudah tepat jika nantinya dijeratkan oleh Dittipidsiber Bareskrim Polri kepada Listyo dan teman-temannya itu.

“Di dalam Pasal 160 KUHP itu dikatakan makar jika sudah ada persiapan. Menyadap itu sudah persiapan, dan beberapa apel di berbagai tempat yang diidentifikasi mengarah untuk membuat ketidakpuasan terhadap pemerintah juga sudah ditemukan,” paparnya.

Sekadar diketahui Sobat Holopis, bahwa Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik dari Dittipidsiber Bareskrim Polri. Tidak sendiri, 3 orang lainnya juga sudah menyandang status tersangka, mereka adalah Ahrie Sonta Sinaga, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi.

Saat ini, ada 3 (tiga) pasal yang dijeratkan kepada ketiganya. Antara lain ; Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yakni terkait perbuatan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.

Selanjutnya adalah Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, terkait dengan tindak pidana penyadapan/intersepsi ilegal dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Terakhir adalah Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyangkut tindakan dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau publik, dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara.