Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian melalui PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, dengan total nilai kontrak mencapai Rp14,69 miliar sepanjang 2024 hingga 2026.
Dalam siaran pers yang diterbitkan pada 9 November 2026, Staff Divisi Investigasi ICW Azhim mengungkapkan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tercatat mengadakan delapan paket pekerjaan dari perusahaan tersebut.
Berdasarkan data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 pada portal INAPROC milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kemendikbud Ristek mengontrak lima paket pada 2024. Sementara KKP mengadakan tiga paket pada 2025 hingga 2026.
Pengadaan tersebut meliputi penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, hingga jasa menghadirkan Raffi Ahmad dalam kegiatan kementerian.
“Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara dengan rincian pendanaan,” kata Azhim dikutip Holopis.com, Selasa (10/11/2026).
ICW merinci, lima paket pengadaan Kemendikbud Ristek melalui Museum dan Cagar Budaya pada 2024 terdiri dari penayangan video YouTube RANS Entertainment senilai Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, Instagram Story Rp575,65 juta, kehadiran dalam acara atau event attendance Rp2,52 miliar, serta penayangan TikTok Rp144,42 juta.
Adapun tiga paket KKP terdiri dari pengadaan influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3,59 miliar, influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar, serta jasa publikasi influencer Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 senilai Rp3,6 miliar.
Dari keseluruhan pengadaan tersebut, ICW mencatat nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
ICW Pertanyakan Konsistensi Efisiensi Anggaran
ICW menilai pengadaan tersebut memunculkan persoalan mengenai konsistensi kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Pasalnya, pemerintah sebelumnya meminta kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga desa melakukan penghematan belanja.
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025 yang menargetkan efisiensi anggaran sebesar Rp306,69 triliun. Kebijakan itu juga meminta pembatasan sejumlah belanja, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi, dan seminar.
Namun, menurut ICW, KKP justru mengalokasikan dua paket jasa influencer kepada PT Rans Animasi Indonesia pada 2025 dengan nilai gabungan sekitar Rp7,2 miliar. Pada 2026, kementerian tersebut kembali mengadakan paket serupa senilai Rp3,6 miliar.
ICW juga membandingkan belanja tersebut dengan kondisi fiskal daerah dan desa yang menghadapi tekanan anggaran. Pemangkasan transfer ke daerah pada 2026 serta pengurangan alokasi dana desa dinilai semakin memperberat ruang fiskal pemerintah daerah.
Dalam konteks itu, ICW menyoroti biaya penayangan Instagram Story di akun @raffinagita1717 yang mencapai sekitar Rp575,7 juta. Menurut lembaga antikorupsi tersebut, nilai itu menjadi ironi ketika banyak desa harus menghadapi keterbatasan anggaran untuk membiayai kebutuhan pembangunan.
Manfaat Pengadaan Dipertanyakan
Persoalan kedua yang disoroti ICW adalah manfaat dan dampak pengadaan jasa influencer yang dinilai belum dapat diukur secara jelas dan terbuka.
ICW mempertanyakan alasan kementerian menggunakan jasa pemengaruh, sementara masing-masing instansi telah memiliki unit kehumasan, pegawai, fasilitas, serta kanal komunikasi publik yang dibiayai dari anggaran negara.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!