ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Singgung Konflik Kepentingan

Lembaga tersebut turut menyinggung kontroversi Raffi Ahmad dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang digelar Polda Metro Jaya pada 29 Oktober 2026. Kontroversi itu mencuat setelah beredar video yang memperlihatkan sejumlah peserta deklarasi diduga bukan mahasiswa, sehingga memunculkan seruan boikot terhadap Raffi Ahmad dan bisnis RANS.

Bagi ICW, popularitas seorang figur tidak otomatis mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan publik, menurut lembaga tersebut, semestinya dibangun melalui kinerja dan keterbukaan pemerintah.

ICW Minta Kontrak Dibuka dan Diaudit

Atas berbagai temuan tersebut, ICW menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait. Mereka meminta transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara tersebut.

“Pertama, meminta KKP dan kementerian penerus Kemendikbud Ristek membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari KAK, HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan,” tuntut ICW.

Kedua, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian mengaudit pengadaan tersebut. Pemeriksaan diminta mencakup kewajaran harga, transaksi pembayaran di luar sistem (payment outside system), keseragaman nilai kontrak influencer di KKP, serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan dan tugas instansi.

Ketiga, ICW meminta LKPP mengevaluasi pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik, khususnya terkait spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu, keterbukaan persaingan usaha, dan kewajaran harga.

Keempat, meminta Presiden menghentikan pengadaan jasa influencer yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi serta sasaran strategis kementerian. ICW juga meminta pemerintah mencegah perusahaan milik pejabat yang ditunjuk Presiden menerima kontrak pemerintah selama masa jabatan.

Kelima, ICW meminta Raffi Ahmad membuka informasi mengenai kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak pemerintah, sekaligus menjelaskan langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto

ICW menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah seharusnya berangkat dari kebutuhan yang jelas serta mendukung tugas dan fungsi kementerian, termasuk target dalam rencana strategis maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Menurut ICW, pengadaan tidak semestinya hanya menjadi kegiatan untuk menghabiskan anggaran, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan hasilnya kepada masyarakat.

“Jika pengadaan tidak dapat ditelusuri relevansinya dengan kebutuhan instansi, program, dan target kinerja yang telah ditetapkan, maka patut dipertanyakan apakah pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan atau justru merupakan pengadaan yang diada-adakan untuk menghabiskan anggaran,” pungkas Azhim.