ICW Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Singgung Konflik Kepentingan

Kemendikbud Ristek, misalnya, telah memiliki Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik serta Pusat Data dan Teknologi Informasi. Sementara KKP juga mempunyai Biro Hubungan Masyarakat.

ICW secara khusus menyoroti paket event attendance senilai Rp2,52 miliar dalam pengadaan Kemendikbud Ristek. Lembaga tersebut mempertanyakan kontribusi belanja sebesar itu apabila hanya digunakan untuk menghadirkan seseorang dalam kegiatan kementerian.

Tanpa keterbukaan kerangka acuan kerja (KAK), laporan pelaksanaan, dan indikator keberhasilan, publik dinilai sulit mengetahui manfaat nyata dari pengeluaran tersebut.

Spesifikasi Pengadaan Dinilai Mengarah ke Penyedia Tertentu

ICW juga menyoroti spesifikasi pengadaan Kemendikbud Ristek yang secara langsung menyebut kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, empat paket penayangan konten tersebut dilakukan melalui mekanisme e-purchasing pada katalog elektronik. Namun, pencantuman akun dan kanal tertentu dalam nama paket dinilai berpotensi mempersempit kesempatan penyedia lain untuk menawarkan jasa sejenis.

Dengan demikian, penggunaan katalog elektronik tidak otomatis menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif dan terbuka.

ICW turut mempertanyakan dasar penetapan harga. Tiga komponen penayangan konten Kemendikbud Ristek menggunakan satuan detik sebagai dasar pembayaran. Sementara tiga paket KKP yang berasal dari direktorat jenderal berbeda memiliki nilai kontrak relatif seragam, yakni sekitar Rp3,6 miliar per paket.

Kondisi tersebut dinilai perlu diperiksa untuk memastikan metode perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dasar penetapan harga, serta kewajaran nilai kontrak.

Soroti Potensi Konflik Kepentingan Raffi Ahmad

Persoalan lain yang dianggap serius oleh ICW adalah potensi konflik kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pemilik atau pemegang saham perusahaan yang menerima kontrak pemerintah, sekaligus pejabat publik.

Dalam dokumen yang dirujuk ICW, PT Rans Entertainmen Indonesia tercatat memiliki 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Sementara Raffi Ahmad menguasai mayoritas saham perusahaan induk tersebut, memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia, serta menjabat sebagai komisaris.

Raffi Ahmad dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

ICW mencatat, setelah pelantikan tersebut, KKP tiga kali mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad, yakni dua paket pada 2025 dan satu paket pada 2026.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai potensi konflik kepentingan, terutama karena perusahaan yang memiliki hubungan kepemilikan dengan pejabat publik menerima kontrak dari kementerian dalam periode pemerintahan yang sama.

ICW juga mengingatkan bahwa popularitas figur publik tidak semestinya menjadi alasan pemerintah menggunakan uang pajak untuk membangun citra kekuasaan atau menggiring opini masyarakat.

Menurut ICW, belanja influencer harus dipastikan benar-benar berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik, bukan menjadi sarana promosi pemerintah yang tidak memiliki ukuran keberhasilan jelas.