Bukan Cuma Royalti! DPR Mau Perkuat Perlindungan Hak Pencipta Karya

HOLOPIS.COM, JAKARTA – DPR RI tengah menyiapkan aturan baru terkait perlindungan hak cipta yang diharapkan bisa memberikan kepastian hukum lebih kuat bagi para kreator. Salah satu isu menarik dalam pembahasannya adalah kemungkinan perubahan pendekatan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di ruang digital, termasuk praktik pembajakan dan penggandaan karya tanpa izin.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta akan disusun sebagai payung hukum utama yang melindungi hak-hak mendasar pencipta karya, bukan sekadar kumpulan aturan teknis.

Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, mengatakan undang-undang tersebut sebaiknya mengatur prinsip-prinsip utama secara sederhana dan tidak dibebani terlalu banyak ketentuan teknis.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun atau Focus Group Discussion (FGD) pembahasan RUU Hak Cipta di Jakarta, Senin.

“Di Undang-Undang Hak Cipta ini sebenarnya kita tinggal mengambil suatu hal yang simpel, jangan dibuat rumit karena undang-undang ini umbrella, bukan peraturan teknis. Peraturan teknis nantilah yang kan dirumuskan,” kata Bob di hadapan jajaran panitia kerja (Panja) Baleg dan perwakilan pemerintah.

DPR Ingin Aturan Hak Cipta Tidak Tumpang Tindih

Menurut Bob, penyusunan RUU Hak Cipta sebagai payung hukum juga sejalan dengan pembenahan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan melalui UU P3.

Ia menilai, terlalu banyak aturan turunan justru berpotensi memunculkan persoalan baru, terutama jika masing-masing lembaga memiliki kepentingan sektoral yang berbeda.

Karena itu, DPR ingin regulasi yang disusun memiliki prinsip dasar yang jelas sehingga pelaksanaannya tidak menimbulkan banyak penafsiran maupun perselisihan antarinstansi.

“Jangan sampai satu undang-undang peraturan pelaksana bisa 5 sampai 8, akhirnya timbul dispute. Oleh karena itu, mari kita lepaskan baju sektoral demi kepentingan perlindungan karya,” ucap dia.

Ada Tiga Hak Pencipta yang Tidak Boleh Dipisahkan

Dalam pembahasan tersebut, Bob juga menyoroti tiga hak utama yang harus melekat pada setiap pencipta karya.

Ketiganya mencakup hak moral (moral rights), hak eksklusif (exclusive rights), dan hak ekonomi (economic rights).

Ketiga aspek tersebut dinilai sama pentingnya, baik bagi pencipta musik, karya literatur, maupun berbagai produk kreatif lainnya.

Hak moral berkaitan dengan pengakuan terhadap pencipta suatu karya. Sementara hak eksklusif memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengatur pemanfaatan karyanya, sedangkan hak ekonomi berkaitan dengan manfaat finansial yang diperoleh dari karya tersebut.

Bob mengingatkan agar perlindungan terhadap ketiga hak itu tidak berjalan secara terpisah.

“Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan,” ucapnya.

Ada 1.117 Masalah yang Masuk dalam Pembahasan RUU

Pembahasan RUU Hak Cipta juga menghadapi banyak masukan dari pemerintah.