DPR Gelar Raker dengan Polri, Dalami Motif dan Penerima Manfaat Politik Penyadapan Ilegal

Komisi III DPR RI meminta Mabes Polri mengungkap motif dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara, tokoh bangsa, hingga ketua umum partai politik. DPR juga ingin penyidik menelusuri pihak yang memperoleh manfaat politik terbesar dari aktivitas penyadapan yang disebut menyasar sekitar 6.000 orang tersebut.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk menggelar rapat kerja khusus guna mendalami perkara tersebut. Ia menilai, pengusutan kasus penyadapan terhadap sejumlah tokoh penting tidak boleh hanya diarahkan pada pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Habiburokhman mengingatkan bahwa penyadapan tersebut menyasar kepala negara, tokoh bangsa, hingga ketua umum partai politik. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum melihat perkara tersebut dari aspek yang lebih luas, termasuk kemungkinan ancaman terhadap keamanan negara.

“Kami akan menyelenggarakan rapat kerja khusus terkait apa namanya? Kejahatan serius penyadapan Kepala Negara, ya,” kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia secara khusus mengingatkan agar penyidik tidak hanya menggunakan pasal-pasal ITE untuk mengusut perkara tersebut. Menurutnya, penyadapan terhadap kepala negara dan tokoh penting memiliki tingkat keseriusan berbeda dibandingkan tindak pidana penyadapan biasa.

“Jadi yang narasi di anggota Komisi III jangan hanya kasus ini diusut dengan pasal-pasal ITE saja,” katanya.

Habiburokhman juga meminta penyidik mempertimbangkan penggunaan pasal makar dan ketentuan terkait keamanan negara dalam mengungkap kasus tersebut.

“Jadi, pasalnya dikenakan adalah kita minta pasal makar dan pasal-pasal terkait keamanan negara ya,” jelasnya.

Ia menegaskan, salah satu hal utama yang harus diungkap adalah motif penyadapan serta pihak yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut.

“Yang menjadi isu utama adalah agar kasus ini diungkap dengan jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik terbesarnya siapa?,” katanya.

Habiburokhman menyoroti jumlah orang yang diduga menjadi sasaran penyadapan ilegal. Ia menilai besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa penyidik perlu mendalami tujuan di balik aktivitas tersebut.

“Ini enggak mungkin orang hanya pengen denger-denger aja. Enggak mungkin orang-orang tersebut dan jumlahnya juga luar biasa besar 6.000 orang ya, dilakukan penyadapan ilegal,” katanya.

Selain mengusut pihak yang melakukan penyadapan, Habiburokhman meminta penyidik menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok politik maupun tokoh politik yang diduga memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut. Namun, ia menegaskan Komisi III tidak ingin mendahului penyidikan dengan menuduh nama tertentu.