11 Perusahaan Bakal Dicabut HGU Dampak Karhutla, Delapan Mulai Ditindak

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan terdapat 11 perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang direkomendasikan oleh Kabareskrim Polri untuk dicabut hak atas tanahnya.

Rekomendasi tersebut berkaitan dengan hasil penanganan kasus kebakaran lahan dan dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan dalam mengantisipasi serta memitigasi kebakaran.

Nusron menjelaskan, dari 11 perusahaan tersebut, delapan telah masuk dalam kelompok yang akan ditindak melalui pencabutan seluruh atau sebagian HGU, pengambilalihan lahan oleh negara, maupun evaluasi izin usaha perkebunan.

“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya,” kata Nusron dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polkam RI, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Sebelas perusahaan yang disebut Nusron yakni ;

1. PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
2. PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat;
3. PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
4. PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat;
5. PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;
6. PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat;
7. PT AEL di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
8. PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
9. PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;
10. PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan
11. PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Nusron juga menyampaikan bahwa berdasarkan penelusuran beneficial ownership atau pemilik manfaat, terdapat perusahaan yang memiliki investor maupun pemegang saham dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, terdapat pula sejumlah pemegang saham dari dalam negeri yang identitasnya belum dapat disampaikan kepada publik.

Tiga perusahaan dicabut seluruh HGU

Dalam pengelompokan pertama, pemerintah akan mencabut seluruh HGU milik tiga perusahaan, yakni PT MIB, PT RKA, dan PT SKM.

PT MIB memiliki lahan seluas 4.000 hektare. Nusron menyebut pencabutan seluruh HGU perusahaan tersebut didasarkan pada tingkat kebakaran yang mencapai lebih dari 50 persen, kejadian kebakaran berulang, serta tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi maupun memitigasi kebakaran.

Kondisi tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam diktum surat keputusan pemberian hak atas tanah yang sebelumnya menjadi kewajiban perusahaan.

Sementara itu, PT RKA memiliki lahan seluas 11.558 hektare. Adapun PT SKM memiliki dua bidang lahan dengan luas masing-masing 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare yang juga masuk dalam rencana pencabutan seluruh HGU.

HGU kedaluwarsa dan izin perkebunan dievaluasi

Pada kelompok kedua, Nusron menyebut PT BSLT dengan luas lahan 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir sejak 2020 sehingga lahan itu dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Selanjutnya, kelompok ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah memastikan HGU untuk perusahaan dalam kelompok ini tidak akan diterbitkan.

Nusron menyebut perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, serta satu perusahaan yang disebutnya sebagai PT AIR dengan luas 5.134 hektare.

Izin usaha perkebunan perusahaan-perusahaan tersebut juga akan dievaluasi. Proses evaluasi akan melibatkan Menteri Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

Nusron menyebut sejumlah pertimbangan evaluasi antara lain kejadian kebakaran yang berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kondisi perusahaan yang belum aktif meskipun telah mengantongi izin usaha perkebunan.

Satu perusahaan dicabut sebagian, tiga lainnya masih dikaji

Sementara itu, pada kelompok keempat, pemerintah merencanakan pencabutan sebagian HGU milik PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare.

Pencabutan tidak dilakukan terhadap seluruh lahan karena tingkat kebakaran di area perusahaan tersebut tercatat kurang dari 50 persen.