HOLOPIS.COM, JAKARTA – Imbauan sejumlah negara kepada masyarakatnya untuk menyiapkan persediaan makanan dan kebutuhan pokok di tengah ketidakpastian global menjadi perhatian. Sedikitnya 33 negara disebut telah mendorong warganya menyiapkan kebutuhan dasar untuk mengantisipasi kemungkinan situasi darurat.
Di tengah imbauan tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan ketersediaan pangan hingga bahan bakar minyak (BBM) di ibu kota masih dalam kondisi aman. Dia pun meminta masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buying.
“Di Jakarta sekarang ini terbukti dengan inflasi yang terjaga rendah dan juga stok kita terutama hal yang berkaitan dengan pangan semuanya dalam kondisi baik. Jadi di Jakarta tidak ada isu tentang BBM, isu tentang beras, isu tentang yang lain-lain,” kata Pramono saat ditemui awak media di Jakarta Utara, dikutip Holopis.com, Jumat (6/11).
Pramono menjelaskan, ketersediaan pangan di Jakarta turut ditopang oleh komunikasi dan kerja sama dengan berbagai daerah penghasil komoditas. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga kelancaran pasokan agar kebutuhan masyarakat ibu kota tetap terpenuhi.
Ia mencontohkan pertemuannya dengan Bupati Bangka Barat yang membahas potensi komoditas unggulan daerah tersebut. Selain lada dan kelapa sawit, Pramono juga membuka peluang pasokan cabai dari Bangka Barat untuk memenuhi kebutuhan Jakarta.
“Seperti tadi misalnya hari ini saya menerima Bupati dari Bangka Barat. Di Bangka Barat itu yang utama adalah lada, kemudian sawit. Saya bilang, sudah ladanya atau cabenya juga kirim saja ke Jakarta, kita akan membeli untuk itu,” ungkap Pramono.
Menurutnya, kerja sama antardaerah menjadi salah satu upaya untuk menjaga ketersediaan komoditas dan mengendalikan harga kebutuhan pokok di Jakarta.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) juga berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan pangan.
Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan adalah pemantauan bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras.
“Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 369 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras Tahun 2026,” papar Hasudungan.
Ia menjelaskan, pemantauan tersebut bertujuan memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET), serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen.
Selain pemantauan bersama pemerintah pusat, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di ibu kota, salah satunya melalui Food Station.
“Saya berharap Food Station yang dua kepengurusan selalu ada gonjang-ganjing sedikit, ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi Jakarta,” pungkasnya.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!