Ribuan Prajurit TNI Dikerahkan ke Jakarta, Begini Sikap Gubernur Pramono

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara mengenai pengerahan prajurit TNI untuk memperkuat pengamanan di Ibu Kota. Ia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam menjaga keamanan Jakarta.

Meski demikian, Pramono memilih tidak ikut berkomentar lebih jauh mengenai perkembangan isu yang melatarbelakangi penebalan pengamanan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Menurutnya, persoalan keamanan dan pertahanan merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemprov DKI akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pengamanan yang diterapkan di wilayah Jakarta.

“Yang pertama berkaitan dengan penebalan pengamanan di Jakarta. Tentunya urusan yang berkaitan dengan keamanan dan pertahanan itu memang menjadi kewenangan pemerintah pusat,” kata Pramono.

Ia kemudian menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung upaya tersebut demi menjaga situasi Ibu Kota tetap aman dan kondusif.

“Sehingga dengan demikian, Pemerintah DKI Jakarta memberikan support, mendukung sepenuhnya apa yang dilakukan untuk dilakukan pengamanan di Ibu Kota ini,” ujarnya.

Pramono juga mengingatkan bahwa Jakarta memiliki peran penting, bukan hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi nasional.

Dengan statusnya sebagai kota global dan pusat perekonomian, menurut Pramono, stabilitas keamanan Jakarta menjadi hal yang perlu diperhatikan.

“Apa pun Jakarta ini adalah ibu kota negara, kota global, pusat perekonomian nasional, sehingga kalau kemudian ada penebalan keamanan, saya sebagai Gubernur Jakarta menyampaikan rasa terima kasih,” tuturnya.

Walaupun menyatakan dukungan, Pramono tidak ingin terlalu jauh menanggapi alasan maupun perkembangan isu terkini yang berkaitan dengan pengerahan personel TNI tersebut.

Ia menegaskan posisinya sebagai gubernur adalah mendukung upaya pengamanan, sementara persoalan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan menjadi ranah pemerintah pusat.

“Tetapi secara prinsip, sebagai gubernur saya tidak ingin masuk pada wilayah hal yang berkaitan dengan apa yang berkembang terakhir-terakhir ini,” imbuhnya.

Pernyataan Pramono tersebut menegaskan sikap Pemprov DKI yang mendukung penguatan keamanan di Jakarta, tanpa masuk lebih jauh ke dalam dinamika yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut.