Hatta Rajasa: Penyadapan Ilegal Ancam Konstitusi dan Demokrasi, Dalangnya Harus Diungkap

Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting lainnya.

Ia menilai penyalahgunaan kewenangan aparat melalui praktik penyadapan di luar prosedur hukum merupakan ancaman serius bagi konstitusi, demokrasi, dan integritas institusi negara.

Hatta menegaskan, tindakan penyadapan tanpa legitimasi hukum tidak bisa dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif. Menurutnya, praktik tersebut menyangkut persoalan mendasar mengenai batas kewenangan aparat dalam menjalankan tugas negara.

“Penyalahgunaan kewenangan aparat melalui praktik penyadapan di luar prosedur dan tanpa legitimasi hukum, bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini merupakan ancaman serius terhadap konstitusi, demokrasi, dan integritas institusi negara,” ujar Hatta dalam pernyataannya, Rabu (4/11/2026).

Ia menegaskan, tindakan semacam itu tidak dapat ditoleransi dan harus diusut secara menyeluruh. Pengusutan tidak boleh hanya berfokus pada pihak yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga harus mengungkap motif serta siapa saja yang berada di balik praktik tersebut.

“Tindakan semacam ini tidak dapat ditolerir dan harus diusut tuntas, termasuk motifnya dan siapa dalangnya,” tegasnya.

Hatta berpandangan, dugaan kejahatan penyadapan dengan sasaran Presiden Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.

Terlebih, jika tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir dan menyasar kepala negara, dampaknya dapat berkaitan langsung dengan keselamatan serta kepentingan negara.

“Karena kejahatan seperti ini tidak mungkin tidak terorganisir, apalagi jika targetnya adalah Presiden, yang dapat mengancam keselamatan negara,” lanjut Hatta.

Lebih jauh, Hatta mengingatkan bahwa pengungkapan kasus tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga institusi Polri.

Menurutnya, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum aparat tidak boleh dibiarkan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.

Wakil Ketua De menilai pembenahan internal dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyalahgunakan kekuasaan merupakan tanggung jawab bersama.

“Menjaga Polri berarti menjaga negara. Menyelamatkan Polri dari penyalahgunaan kekuasaan adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.