HOLOPIS.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mematangkan program gentengisasi yang ditargetkan diluncurkan pada akhir November 2026. Pada tahap awal, program yang menjadi bagian dari Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 1,1 juta keping genteng.
Program ini tidak hanya diarahkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan rumah, tetapi juga membuka peluang bagi industri kecil dan menengah (IKM) genteng lokal Jawa Tengah untuk memperluas pasar.
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi meminta pelaksanaan program gentengisasi disesuaikan dengan kesiapan produksi, distribusi, dan pembiayaan. Hal itu dibahas dalam rapat bersama jajaran terkait di ruang kerja Gubernur Jateng, Rabu (7/10/2026).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah July Emmy mengatakan, meningkatnya kebutuhan genteng dari berbagai program pemerintah berpotensi memberikan dampak ekonomi berantai bagi pelaku usaha lokal.
“Kalau potensi ekonomi, pasti ini akan memberikan multiplier effect. Mulai dari UKM-nya sendiri, kemudian angkutan, hingga toko-tokonya, semua bergerak,” katanya, sebagaimana dikutip Holopis.com Jateng, Kamis (8/10/2026).
Besarnya potensi pasar terlihat dari sejumlah program perumahan pemerintah. Pada Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2025, sebanyak 3.257 dari total 7.532 unit rumah menggunakan genteng sebagai penutup atap.
Sementara untuk Program Bedah Rumah 2026, kebutuhan genteng diperkirakan mencapai sekitar 4,7 juta keping.
Potensi tersebut menjadi peluang bagi produsen genteng tanah liat di Jawa Tengah. Berdasarkan identifikasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Jawa III, terdapat 21 produsen atau unit usaha genteng tanah liat yang tersebar di delapan kabupaten.
Wilayah tersebut meliputi Banyumas, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Jepara, Grobogan, Sukoharjo, dan Kabupaten Magelang.
Namun, pemerintah tidak hanya mengejar pemenuhan kebutuhan genteng. Kualitas produk juga menjadi perhatian agar industri genteng lokal mampu memenuhi standar yang dibutuhkan untuk masuk ke berbagai proyek perumahan.
Pemprov Jawa Tengah mendorong standardisasi melalui pengujian mutu, pendampingan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta peningkatan kapasitas produksi.
Untuk 21 IKM tersebut, kebutuhan pengujian mutu diperkirakan mencapai Rp20,58 juta. Sementara kebutuhan sertifikasi SNI mencapai Rp220,5 juta.
Dengan demikian, total kebutuhan pembiayaan untuk pengujian mutu dan sertifikasi SNI mencapai Rp241,08 juta. Bank Jateng telah menyatakan dukungan terhadap pembiayaan tersebut.
