HOLOPIS.COM, JAKARTA – Akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menimbulkan persoalan politik dan hukum yang perlu segera mendapatkan kepastian.
Dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.
Namun, MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya. Permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.
Ubedilah menilai kondisi tersebut telah berdampak pada legitimasi moral Gibran sebagai Wakil Presiden.
“Putusan tersebut membuat posisi Gibran sebagai wakil Presiden telah kehilangan legitimasi moral,” kata Ubedilah dalam keterangan tertulisnya yang diterima Holopis.com, Rabu (7/10/2026).
Menurut dia, meski putusan MK tidak berujung pada diskualifikasi Gibran, persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut berpotensi memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap Wakil Presiden.
“Ketidakpercayaan publik pada Wapres akan semakin meluas, sehingga legitimasi publik juga akan makin rontok,” ujarnya.
Ubedilah menilai kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu efektivitas pemerintahan karena munculnya ketidakpastian dan keresahan di tengah masyarakat.
Karena itu, ia menawarkan dua opsi yang menurutnya dapat ditempuh untuk memberikan kepastian politik sekaligus kepastian hukum. Pertama, Gibran mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.
Ubedilah menilai Gibran memiliki alasan untuk mengundurkan diri karena jabatan Wakil Presiden, menurutnya, memiliki standar etik yang tinggi.
“Tidak punya ijazah SLTA/sederajat tetapi jadi Wapres itu ada semacam kebohongan publik yang melekat pada tubuh politik Gibran sebagai Wapres. Itu pelanggaran etik berat seorang Wapres sekaligus beban etik yang mendalam,” katanya.
Menurut Ubedilah, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme pengisian jabatan tersebut telah diatur dalam UUD 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!