Kasus HMP Terhadap Gibran, LAPD: DPR Jangan Hanya Berani Setelah Penguasa Berganti

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan mencuatnya dugaan penyadapan ilegal melalui LIMS dinilai menjadi ujian penting bagi independensi lembaga negara serta masa depan demokrasi Indonesia.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Pembangunan dan Demokrasi (LAPD), Kaka Suminta, menilai keberanian 120 anggota DPR dari delapan fraksi dalam mengusulkan HMP merupakan perkembangan politik yang patut dicermati. Namun, menurutnya, muncul pertanyaan mendasar mengenai independensi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan.

Ia mempertanyakan apakah keberanian politik tersebut benar-benar mencerminkan penguatan independensi parlemen atau justru baru muncul setelah terjadi perubahan konfigurasi kekuasaan politik nasional.

“Apakah DPR kini benar-benar semakin independen, atau baru memiliki keberanian setelah konfigurasi kekuasaan berubah?” ujar pria yang pernah menjabat sebagai Sekjen KIPP tersebut dalam siaran pers yang diterima Holopis.com, Rabu (11/11/2026).

Menurut Kaka, persoalan tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai dinamika persaingan politik antarkelompok. Lebih jauh, momentum ini harus menjadi kesempatan untuk membangun sistem pengawasan kekuasaan yang bekerja secara konsisten, tanpa dipengaruhi siapa yang sedang menduduki kursi pemerintahan.

Di sisi lain, dugaan penyadapan ilegal melalui LIMS juga dinilai membuka persoalan serius mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan aparat negara dalam mengakses dan memanfaatkan informasi di luar kepentingan hukum yang sah.

Kaka menegaskan, pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pihak yang menjalankan tindakan teknis di lapangan. Penegakan hukum harus mampu mengungkap keseluruhan rantai tanggung jawab, mulai dari pihak yang memerintahkan, menerima, menggunakan, hingga memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.

“Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan harus dimintai pertanggungjawaban, tanpa perlindungan karena jabatan atau kedekatan politik,” tegasnya.

Prabowo Diingatkan Tidak Mengulang Pola Kekuasaan Lama

Lebih lanjut, LAPD mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menjadikan pergantian kekuasaan sekadar momentum untuk memindahkan kendali atas aparat dan instrumen negara dari satu jaringan politik kepada jaringan lainnya.

Menurut Kaka, pergantian pemerintahan seharusnya menjadi kesempatan untuk melakukan reformasi institusi, memperkuat supremasi hukum, serta memastikan aparat negara bekerja berdasarkan mandat konstitusi, bukan kepentingan kelompok politik tertentu.

Ia menilai melemahnya pengaruh satu jaringan politik tidak serta-merta menjadi indikator menguatnya demokrasi. Sebab, demokrasi justru dapat mengalami kemunduran apabila mekanisme pengawasan hanya berani menyasar kelompok yang tidak lagi berkuasa, tetapi kembali kehilangan keberanian ketika berhadapan dengan kekuasaan baru.

“Jangan mengganti satu jaringan kekuasaan dengan jaringan kekuasaan lainnya. Jangan sampai DPR hanya berani setelah penguasa berganti,” kata Kaka.