Industri Dalam Negeri Tertekan Barang Impor, Kadin Minta Pemerintah Bertindak

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah memperkuat perlindungan pasar dalam negeri di tengah derasnya arus produk impor yang berpotensi menekan industri nasional.

Namun, Kadin menilai perlindungan pasar tidak bisa dilakukan dengan cara membatasi impor secara membabi buta. Kebijakan tersebut harus diarahkan secara selektif kepada produk yang sebenarnya sudah mampu diproduksi dan dipasok oleh industri dalam negeri.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan penguatan perlindungan industri nasional perlu mempertimbangkan kemampuan produksi dalam negeri, mulai dari kualitas, kapasitas hingga kontinuitas pasokan.

“Kadin melihat perlindungan industri dalam negeri perlu diperkuat, tetapi harus terukur, selektif, dan berbasis data,” kata Saleh dalam keterangannya, dikutip Holopis.com, Senin (5/10/2026).

Menurut dia, perlindungan terhadap industri nasional penting dilakukan agar produk impor tidak justru menggerus pasar bagi produsen dalam negeri yang telah memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan pasar.

Namun di sisi lain, kebijakan impor juga harus tetap memberikan ruang bagi sektor industri yang masih membutuhkan pasokan dari luar negeri.

“Fokus perlindungan sebaiknya diberikan pada produk yang sudah mampu diproduksi dan dipasok industri dalam negeri, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, sehingga kebijakan tidak mengganggu kebutuhan industri yang memang masih bergantung pada impor,” lanjutnya.

Saleh menjelaskan, produk impor berpotensi menjadi tekanan bagi industri nasional apabila masuk ke segmen produk yang sejatinya sudah mampu diproduksi di dalam negeri.

Kondisi tersebut, kata dia, dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat sekaligus mengurangi ruang tumbuh industri nasional. Karena itu, pengaturan impor perlu terus dievaluasi agar kebijakan yang diterapkan benar-benar sesuai dengan kondisi masing-masing sektor industri.

Meski demikian, Kadin tidak menginginkan kebijakan perlindungan pasar justru menghambat rantai produksi nasional. Impor bahan baku, barang modal, serta produk yang belum mampu dipenuhi industri dalam negeri tetap perlu dijaga kelancarannya.

Dengan demikian, penguatan perlindungan pasar harus berjalan beriringan dengan kebutuhan industri. Pemerintah perlu membedakan produk yang memang perlu dilindungi dengan produk yang masih dibutuhkan dari pasar global.

“Kadin melihat pembatasan dapat dipertimbangkan untuk produk yang sudah mampu diproduksi di dalam negeri secara memadai, baik dari sisi kualitas, kapasitas maupun kontinuitas pasokan,” kata dia.

Lebih lanjut, Saleh mengatakan terdapat sejumlah instrumen yang dapat digunakan pemerintah untuk memperkuat perlindungan pasar domestik. Instrumen tersebut antara lain pengendalian impor, peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), penerapan safeguard, hingga pemberian insentif.