HOLOPIS.COM, JAKARTA – Rencana pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) memicu perbincangan di media sosial.
Lembaga baru yang disiapkan untuk menangani konflik dan ketimpangan penguasaan tanah itu disorot netizen yang mempertanyakan urgensi pembentukannya hingga potensi penambahan jabatan strategis.
Wacana pembentukan BRAN dibahas pemerintah bersama DPR RI dalam rapat yang melibatkan sejumlah gubernur, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria dirancang untuk memperbaiki tata kelola pertanahan nasional sekaligus memperkuat kewenangan pemerintah daerah.
“RUU ini dirancang untuk memperbaiki tata kelola pertanahan nasional sekaligus memperkuat kewenangan pemerintah daerah,” ujar Rifqinizamy.
Salah satu poin dalam draf RUU tersebut adalah rencana penempatan gubernur sebagai Kepala BRAN di tingkat provinsi.
Skema ini diarahkan untuk memperkuat desentralisasi kewenangan reforma agraria, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menangani persoalan pertanahan, termasuk konflik lahan.
Dalam rancangan tersebut, BRAN diproyeksikan menjadi lembaga independen yang berada langsung di bawah Presiden.
Posisi ini berbeda dengan Kementerian ATR/BPN yang saat ini menangani urusan agraria dan pertanahan dalam struktur pemerintahan.
BRAN nantinya memiliki tugas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi reforma agraria secara nasional.
Draf RUU juga mengatur pembentukan Dewan Pengawas untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN masih mengkaji rencana pembentukan badan baru tersebut.
Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan, berharap kehadiran BRAN dapat membantu menyelesaikan persoalan konflik serta ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah yang masih terjadi di Indonesia.
