PT Benteng Tunggal dalam Pusaran Korupsi ATR BPN, Jajaran Petinggi Diperiksa KPK

HOLOPIS.COM, JAKARTA – PT Benteng Tunggal turut terseret dalam pusaran kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan dugaan penerimaan lain di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hal itu mengemuka menyusul dipanggilnya sejumlah petinggi korporasi tersebut oleh penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Tercatat, tiga petinggi perusahaan yang disebut-sebut bergerak di bidang pengembangan properti itu yang diagendakan diperiksa penyidik pada hari ini, Kamis 12 November 2026. Ketiga pihak korporasi yang dijadwalkan diperiksa sebagai saksi yaitu Phan Gani Setyawan selaku Komisaris PT Benteng Tunggal; Yusuf Wangsaredja selaku Direktur Utama PT Benteng Tunggal; dan Lim Chandra selaku Direktur PT Benteng Tunggal.

“Pemeriksaan dilakukan di Kantor Polda Jawa Timur,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip Holopis.com.

Selain itu, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan berharap Wardojo selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep periode 2025 – sekarang. Pemeriksaan juga dilakukan di Kantor Polda Jawa Timur.

Penyidik KPK sebelumnya juga telah menjadwalkan belasan Kakantah sejumlah wilayah Jawa Timur (Jatim). Di antaranya, Nursuliantoro selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo periode 2025 – sekarang dan Wawas Setiawan selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang periode April 2026 – sekarang.

Menurut Budi, penyidik mendalami sejumlah hal dalam pemeriksana para Kakantah tersebut. Salah satunya terkait dugaan setoran Kantah ke pusat alias Kementerian ATR BPN.

KPK sebelumnya menetapkan delapan orang tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. Dalam OTT itu, tim KPK menyita uang Rp 106,3 miliar dari sejumlah lokasi. Salah satunya disita dari rumah Arif Sugiyanto.

Adapun kedelapan tersangka yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi. Lalu, Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.

Dalam kasus ini, KPK menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain itu juga diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan, serta mutasi jabatan.

Atas dugaan perbuatan tersebut, Adrianto dan Rizal Pahlevi diduga melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 48 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana atau Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sedangkan Sontang, Erwin, Lampri, Arif, dan Fahd diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 atau Pasal 606 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal VII angka 49 UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK.

Dalam pengusutan berjalan, tim penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya di Kementerian ATR BPN. Beberapa ruangan digeledah penyidik. Di antaranya ruangan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang; ruang Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan; dan Ruang serta ruang Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah).

Selain kantor Kementerian ATR BPN, tim penyidik KPK juga telah menggeledah kantor PT Summarecon Agung Tbk di wilayah Jakarta Timur, Kantor Summarecon Bogor, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mojokerto, serta rumah salah satu tersangka dalam perkara ini, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN, Lampri.