HOLOPIS.COM, JAKARTA – Founder Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey menyentil Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham, terkait dengan eksistensi kabinet bayangan agar kritik terhadap pemerintah tidak sekadar menjadi simbol politik, tetapi harus mampu menghadirkan solusi.
Bagi Kelrey, persoalan pemerintahan dan negara pada dasarnya merupakan tanggung jawab para pemangku kebijakan bersama partai politik sebagai bagian dari sistem politik yang menjalankan fungsi pemerintahan dan representasi rakyat.
Tidak seharusnya pemerintah dan partai politik membebankan solusi ke masyarakat sipil.
“Yang mencari solusi itu partai politik dan pemerintah, bukan rakyat. Kalau ada kelompok tertentu membentuk atau menyuarakan kabinet bayangan sebagai bentuk ekspresi dan kritik, biarkan saja rakyat berekspresi. Kenapa harus kaget? Ada apa sebenarnya?” kata Kelrey, Selasa (11/8/2026).
Terkait dengan eksistensi Kabinet Bayangan yant diprakarsai oleh Feri Amsari dan kawan-kawannya itu, Kelrey berpendapat bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, gagasan, maupun alternatif pemikiran terhadap jalannya pemerintahan.
Kritik tersebut seharusnya tidak langsung dipandang sebagai upaya menghakimi pemerintah, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai koridor hukum.
“Rakyat sudah membayar pajak. Jangan rakyat terus yang disuruh berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan negara. Pemerintah dan partai politiklah yang memiliki tanggung jawab politik untuk menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, kemunculan wacana shadow cabinet justru dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan pendapat, kritik, dan munculnya kelompok yang menawarkan alternatif kebijakan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokratis.
“Kalau rakyat melihat ada persoalan lalu menyampaikan kritik atau membuat alternatif pemikiran, itu bagian dari ekspresi demokrasi. Jangan sedikit-sedikit rakyat yang dikritik karena dianggap tidak memberikan solusi. Justru pemerintah dan partai politik harus menunjukkan solusi konkret,” ucapnya.
Aktivis dari Seram Bagian Timur (SBT) ini malah memandang keributan pemerintah terkait keberadaan kabinet bayangan justru sangat lucu.
“Ada-ada saja kalau rakyat yang terus disuruh mikir, sementara mereka yang punya kewenangan justru sibuk memperdebatkan kritik rakyat,” tegas Kelrey.
Oleh sebab itu, Kelrey berharap pemerintah dan partai politik tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, bukan semata-mata dipandang sebagai ancaman politik.
“Rakyat tidak meminta kekuasaan. Rakyat hanya ingin persoalannya diselesaikan. Jadi jangan takut dengan suara rakyat. Dengarkan, evaluasi, kemudian buktikan dengan kerja dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
