JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) sekaligus Ketua Majelis Aktivis ProDem (ProDemokrasi), Iwan Sumule, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah yang dinilai sejalan dengan amanat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dalam pernyataan bertajuk “Bergerak Bersama Menuju Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, Iwan menilai perjalanan sejarah bangsa menunjukkan bahwa berbagai kelompok dengan latar belakang ideologi berbeda pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni membangun Indonesia yang adil dan makmur.
Ia mengulas bagaimana sejak masa pergerakan nasional, media massa dan organisasi kemasyarakatan menjadi instrumen perjuangan melawan kolonialisme. Menurutnya, para jurnalis dan aktivis saat itu menjadikan surat kabar sebagai ruang membangun kesadaran kebangsaan, kritik sosial, hingga sikap politik.
Iwan juga menyinggung lahirnya berbagai organisasi modern, mulai dari Sarekat Dagang Islamiyah, Boedi Oetomo, hingga Sarekat Islam yang kemudian berkembang ke berbagai arus pemikiran politik. Meski berbeda haluan, kata dia, seluruhnya memiliki cita-cita yang sama, yakni mengakhiri penindasan kolonial dan menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.
“Mau kanan atau kiri, semua sepakat satu suara tentang Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kelompok Agamis, Nasionalis, Sosialis atau Komunis bersepaham bahwa tujuan akhir kita adalah menciptakan masyarakat adil makmur sebagaimana termaktub dalam Konstitusi,” ujar Iwan, Senin (3/8/2026).
Menurutnya, semangat tersebut tetap relevan hingga saat ini. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah mengarahkan berbagai kebijakan untuk menjalankan amanat konstitusi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sikap Presiden Prabowo jelas bahwa Pemerintah sebagai Petugas Negara harus menjalankan amanat Konstitusi yang diturunkan dalam bentuk kebijakan dan program kerja yang bermuara pada upaya mewujudkan masyarakat Indonesia Adil Makmur. Ini bukan hal baru, melainkan mengembalikan arah bernegara kepada relnya yang semula,” katanya.
Karena itu, Iwan mengajak seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik maupun ideologi, untuk memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.
“Tidak peduli apa latar belakang partai politik kita, dari ideologi mana kita berasal, bahwa ketika kebijakan Pemerintah mengarah pada upaya mewujudkan sila ke Lima Pancasila kita wajib mendukung dan memastikan agar kebijakan tersebut konsisten pada garis amanat Konstitusi,” tegasnya.
Di sisi lain, Iwan menilai dukungan kepada pemerintah tidak berarti menghilangkan fungsi kontrol publik. Menurutnya, masyarakat tetap perlu menyampaikan kritik dan masukan yang berbasis kajian akademis serta data agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif.
“Sebagai bagian dari partisipasi publik, maka masukan terbaik dengan rumusan teoritis, akademis, berbasis data dapat diberikan dan akan membantu pemerintah dalam mengimplementasi kebijakan,” ujarnya.
Ia juga menilai Presiden Prabowo telah menunjukkan komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dengan merespons berbagai masukan masyarakat, termasuk dalam penindakan terhadap oknum yang diduga menyalahgunakan uang negara.
“Presiden Prabowo telah membuktikan bahwa Presiden mendengar masukan publik terkait adanya oknum nakal yang menyelewengkan uang rakyat. Tindakan tegas kerap Beliau ambil sebagai bukti konsistensinya dalam menjalankan amanat Konstitusi,” pungkas Iwan.
