JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta kepada pemerintah untuk melakukan langkah-langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi ancaman varian Omicron, bukan sekedar keluarkan imbauan lansia untuk tidak keluar rumah.
“Pandemi telah memasuki tahun ketiga, pemerintah seharusnya telah memiliki pola penanganan dan langkah antisipatif yang jelas dalam menghadapi setiap perkembangan baru, termasuk ancaman Omicron yang lebih mudah tingkat penularannya,” ujar Netty dalam keterangannya kemarin.
Menurut Wakil Ketua FPKS DPR RI tersebut, saat ini masyarakat membutuhkan bahasa positif yang menunjukkan kesiapan pemerintah dalam mengantisipasi tantangan puncak gelombang ketiga Covid-19.
“Sosialisasi dan informasi tentang peningkatan infrastruktur kesehatan, ketersediaan ranjang rawat, ruang ICU, kecukupan alat dan bahan medis, serta percepatan pencapaian target vaksinasi tentu lebih menenangkan daripada info larangan lansia keluar rumah,” tuturnya.
Sebab kata Netty, sejak awal pandemi, tinggal di rumah saja, apalagi untuk lansia dengan penyakit penyerta adalah hal yang sudah dipahami.
“Tentunya kita tidak ingin masyarakat berpersepsi ada ancaman kondisi buruk di balik imbauan tersebut,” lanjut Netty.
Oleh sebab itu, Netty meminta pemerintah agar menjelaskan percepatan target vaksinasi untuk lansia dan anak-anak di bawah 12 tahun; termasuk capaian target vaksinasi di daerah yang masih belum memenuhi minimal 70% target dosis lengkap.
“Prediksi pemerintah tentang puncak gelombang ketiga harus sudah diikuti dengan kesiapsiagaan rumah sakit dan segala infrastruktur penunjangnya. Bagaimana langkah antisipasi dalam menghadapi kondisi terburuk? Bagaimana kesiapan obat-obatan, ranjang rawat, tenaga medis? Hal inilah yang perlu dijelaskan pada masyarakat secara terbuka,” ujar Netty.
Hal lain yang perlu disampaikan pada masyarakat, lanjut Netty, adalah kesiapan dukungan obat-obatan, suplemen dan telemedisin untuk yang pasien isoman.
“Belajar dari pengalaman menghadapi gelombang serangan varian Delta, pemerintah harus lebih sigap dan siap dalam segala sisi,” katanya.
Terakhir, Netty kembali meminta pemerintah dan para pejabatnya untuk bisa menjadi contoh yang baik dalam penegakan disiplin prokes.
“Jangan sampai masyarakat diminta diam di rumah, sementara kunjungan kerja pemerintah yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa, seperti di Danau Toba, terus dilakukan,” pungkasnya.
