JAKARTA, HOLOPIS.COM — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid, memberikan sejumlah masukan mendasar kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono. Langkah ini dilakukan dalam rangka untuk memastikan perbaikan tata kelola serta efektivitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Habib Syakur menegaskan bahwa program strategis ini harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan terbebas dari berbagai praktik yang dapat merugikan masyarakat maupun keuangan negara.
Dalam rekomendasinya, Habib Syakur menyoroti pentingnya keterbukaan publik dalam rantai operasional MBG. Menurutnya, transparansi harus diterapkan secara menyeluruh agar masyarakat dapat ikut melakukan kontrol sosial.
“Pastikan wujudkan transparansi dalam pelaksanaan MBG, mulai dari para pelaku bisnis atau pemilik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Standar Operasional Prosedur (SOP) menu, distribusi, hingga feedback untuk kontrol dan pengawasan bersama,” ujar Habib Syakur dalam siaran persnya, Jumat (24/7/2026).
Tak hanya transparansi, ia juga mendesak agar pengelolaan MBG benar-benar bersih dari intervensi pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
“Harus lepaskan program MBG dari konflik kepentingan, kolusi, korupsi, dan nepotisme,” tegasnya.
Mengenai teknis pelaksanaan di lapangan, tokoh agama asal Malang Raya ini pun mengingatkan agar penyusunan menu tidak disamaratakan di setiap daerah, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan serta potensi wilayah setempat.
“Pastikan menu makanan disesuaikan dengan kebutuhan target sasaran, sesuai dengan kondisi dan kearifan lokal,” jelasnya.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya ketepatan dalam penyaluran manfaat program agar tidak salah sasaran. Habib Syakur menekankan agar BGN memastikan distribusi MBG berjalan “tepat sasaran, tepat guna, dan tepat manfaat.”
Keamanan pangan serta kesesuaian anggaran juga menjadi perhatian serius GNK. Habib Syakur meminta BGN bertindak tegas terhadap pengelola SPPG yang tidak mematuhi aturan standar kesehatan dan kualitas makanan.
Ia mewanti-wanti agar BGN “tegas terhadap SPPG agar sesuai SOP, demi hindari hasil buruk seperti keracunan dan ketidaksesuaian menu dengan harga yang ditetapkan.”
Sebagai penutup, Habib Syakur menegaskan bahwa integritas adalah kunci utama keberhasilan program MBG. Ia meminta adanya tindakan hukum yang tak pandang bulu jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan di lapangan.
“Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.
