JAKARTA — Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek Suardika, menyoroti dinamika panas yang melibatkan tiga lembaga penegak hukum dan keamanan negara: Kejaksaan Agung (Kejagung), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Ketegangan ini mencuat menyusul rangkaian penindakan hukum bernilai fantastis, termasuk penggeledahan properti yang dikaitkan dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Ardiansyah.
Menurut Gede Pasek, situasi ini bermula dari langkah berani Kejagung dalam mengusut kasus korupsi Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyeret perwira tinggi kepolisian. Namun, langkah tersebut langsung direspons cepat oleh pihak Polri melalui pengusutan kasus korupsi di sektor lain.
“Kejagung di kasus korupsi BGN menciduk dan mentersangkakan dua jenderal Polisi, satu purnawirawan dan satunya jenderal aktif. Polri membalas cepat dalam kasus korupsi bailout PLN terkait batubara dan kasus lama korupsi Asabri dan Krakatau Steel,” ujar Gede Pasek dalam tulisannya di akun media sosial pribadi seperti dikutip Holopis.com, Kamis (9/7/2026).
Dinamika semakin memanas ketika area yang berafiliasi dengan petinggi Kejagung mulai digeledah, disertai penemuan barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar. Di sisi lain, pengamanan terhadap personel Kejagung kini melibatkan unsur militer.
“Markas Jampidsus di sebuah restoran digeledah dan Rp 60 miliar disita, dan rumah Jampidsus pun kini dikawal ketat TNI,” lanjutnya.
Melihat eskalasi yang melibatkan Kejagung, Polri, dan TNI, mantan Anggota DPR RI ini menilai ada tanda tanya besar di balik fenomena tersebut. Ia mempertanyakan apakah rentetan peristiwa ini murni demi penegakan keadilan atau justru menjadi ajang saling sandera kepentingan antarlebaga.
“Lumayan seru..!!! Segitiga Polri TNI Kejagung…. Ini penegakan hukum atau saling ‘tikam’ untuk bahan saling sandera..? Kita lihat saja kelanjutannya,” pungkas Ketum PKN tersebut.
Hingga saat ini, publik masih terus memantau perkembangan konflik senyap ini, mengingat kasus-kasus yang menjadi pemicu melibatkan kerugian negara berskala besar dan melibatkan nama-nama strategis di lingkaran elit penegak hukum.
