JAKARTA – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola perusahaan negara yang dinilai menyisakan berbagai persoalan dari periode sebelumnya.
Hari berpendapat, efisiensi BUMN tidak cukup hanya dilakukan melalui penggabungan atau pembubaran perusahaan, tetapi juga harus disertai evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan BUMN pada masa lalu.
“Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, BUMN dirusak dan dikorupsi oleh segelintir kelompok yang dipimpin Erick Thohir,” kata Hari dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).
Ia menilai proses pembenahan semestinya diikuti dengan penelusuran berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi di lingkungan BUMN. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu melakukan audit dan verifikasi terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang melibatkan perusahaan pelat merah, termasuk dana yang bersumber dari APBN, hibah maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain itu, Hari juga mendorong aparat penegak hukum menuntaskan sejumlah perkara yang dinilainya masih menyisakan tanda tanya di masyarakat. Ia menyinggung dugaan kasus yang berkaitan dengan GoTo maupun perkara dugaan korupsi pengadaan minyak mentah yang menyeret nama Reza Chalid.
Hari mengaku masih melihat adanya ketimpangan dalam penanganan sejumlah perkara tersebut.
“Aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun KPK, masih tebang pilih,” tegasnya.
Menurut Hari, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum pada masa lalu menjadi salah satu faktor yang membuat pemborosan di tubuh BUMN terus berlangsung hingga saat ini.
“Borosnya BUMN saat ini salah satu penyebabnya karena pada era Erick Thohir, BUMN dibiarkan melakukan praktik KKN selama masih terkoneksi dengan Menteri BUMN saat itu,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan melakukan perampingan jumlah BUMN sebagai bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. BUMN yang dinilai tidak efisien dan terus membebani keuangan negara akan dievaluasi, termasuk melalui skema penggabungan maupun pembubaran, guna meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.
